Probolinggo, Peloporkrimsus.com – Pelaksanaan proyek pengembangan pelabuhan Probolinggo sepertinya tidak lepas dari sorotan pemerhati pembangunan yang berskala nasional.
Hal ini terpantau saat pengerjaan proyek pembangunan pelabuhan tersebut disikapi negatif oleh pegiat LSM PASKAL Serta Pemuda Pancasila (PP) dimana Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut menilai pelaksanaan proyek bernilai Milyar tersebut banyak ditemukan pelanggaran yang ujungnya ketidak sesuaian dengan spesikasi teknis.
Perlu diketahui pembangunan Pelabuhan Probolinggo dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui APBN Kementerian Perhubungan, dan pemerintah daerah melalui APBD Pemprov Jawa Timur (Jatim) dengan teknis lelang melalui LPSE Provinsi Jawa Timur.
Adapun Pagu anggaran yang digunakan untuk pembangunan pengembangan pelabuhan tanjung tembaga Probolinggo tersebut senilai Rp. 25.373.098.400,00 dan untuk dari Provinsi Jawa Timur dengan Pagu paket senilai Rp. 18.946.920.000.00 yang diambil dari APBDP 2019. Dengan adanya Proyek tersebut Sejumlah media massa yang akan melakukan investigasi dilapangan dengan harapan selain mengetahui secara detail temuan dilokasi pekerjaan, juga berharap dapat memperoleh keterangan dari rekanan selaku pelaksana dalam pembangunan tersebut sehingga pemberitaan yang terangkat dapat berimbang dan bermaksud mendatangi lokasi proyek, Selasa (01/10).
Hal yang sangat disayangkan ketika sejumlah awak media yang tergabung dalam Forum wartawan mingguan (F-wamipro) hanya bertemu dengan perwakilan dari pengelola pelabuhan tersebut yang bernama pak tres dipintu gerbang pelabuhan yang saat itu dijaga oleh TNI AL dan dari Dishub.
Para wartawan tidak bisa meminta keterangan dari perwakilan pelabuhan tersebut dan dibuatlah kesepakatan untuk bertemu kembali dengan wartawan yang tergabung di f-wamipro dua hari kemudian, Jumat (04/10). Namun hari Kamis tiba-tiba pihak rekanan membatalkan pertemuan tersebut dan meminta ditunda hari Senin (07/10).
Dari sinilah akhirnya timbul kecurigaan dari pegiat control sosial di Probolinggo, bahwa pembatalan pertemuan dengan sejumlah awak media ini merupakan settingan dari pihak pelaksana serta pengawas proyek.
Menurut salah seorang anggota LSM Paskal “pembatalan itu berindikasi pihak pelaksana proyek membenahi titik yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan dalam Bestek serta akan merugikan negara”, ucap salah satu pegiat Lsm Paskal.
Investigasi akan terus dikembangkan guna mendapat gambaran detail dari dugaan penyimpangan atas Proyek Pengembangan Pelabuhan Probolinggo tersebut. (Man)
