Tanah bumbu/kalsel,Peloporkrimsus.com –Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanbu menggelar penyuluhan hukum aparatur dan administrasi pemerintahan desa di Gedung Mahligai Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Senin (13/2/2023).
Acara dibuka langsung Bupati Tanah Bumbu dr. H.M Zairullah Azhar ini diikuti 708 peserta yang terdiri dari Kepala Desa (Kades) beserta jajarannya.
Sedangkan narasumber dari Kejari, Inspektorat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan), dan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanah Bumbu kalsel
Bupati Tanah Bumbu dr. H. M Zairullah Azhar Dalam sambutannya mengharapkan penyuluhan hukum tersebut bisa menambah wawasan Ilmu pengetahuan para aparatur desa beserta jajaranya juga dapat memahami berbagai hal yang disinyalir dapat menimbulkan pelanggaran hukum.
“Selanjutnya melalui kegiatan penyuluhan ini diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum sehingga tata kelola pemerintahan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat,” Tuturnya
Bupati Tanbu mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Kejari dalam melaksanakan penyuluhan hukum bagi aparatur desa.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tanah Bumbu, I Wayan Wiradarma menegaskan siapapun aparatur dan perangkat desa akan mendapat sanksi sangat tegas jika tidak bisa dibina.
Dalam hal hukum untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, maka Kejari Tanah Bumbu memberikan bekal ilmu bagi aparatur desa melalui penyuluhan hukum terkait penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa guna untuk pembangunan dan roda pemerintahan desa berjalan dengan baik
“Mereka diberikan wawasan dan pengetahuan tentang regulasi dan lainnya, agar tidak menimbulkan tindak pidana korupsi, namun apabila masih ada oknum yang membandel dan tidak mau diberikan pembinaan, di pastikan pihak Kejaksaan akan menindak tegas,” Kata Kajari.
Sementara itu, Kepala DPMD Tanah Bumbu, Samsir menyampaikan tujuan dilangsungkannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman aparatur penyelenggara pemerintahan daerah dan desa dalam memahami hukum perdata dan tata usaha negara pada pemerintah desa yang melingkupi pemahaman hukum, potensi tindak pidana korupsi pada pengelolaan keuangan desa, pengelolaan hukum bidang pertanahan, meningkatkan pemahaman terhadap pengelolaan dana desa dan pemetaan wilayah, serta pembangunan daerah.(Team/Jack)
