Gresik,peloporkrimsus.com – Sebagai salah satu tahapan dalam proses perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Sangkapura,Kabupaten Gresik Jawa Timur di Pulau Bawean, telah melaksanakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan di Pendopo kantor Kecamatan Sangkapura, Pukul 13:30 WIB, Kamis (16/2/2023).
Musrenbang Kecamatan dihadiri oleh Forkopimcam Sangkapura yakni Camat Sangkapura Mohammad Syamsul Arifin, S. Sos., M.M, beserta Sekcam Sangkapura Umar Junid, S. Sos.,M.M dan aparatur kecamatan Sangkapura, Kapolsek Sangkapura AKP Muhammad Suja’i, SH., M.H, Danramil 0817/17 Sangkapura Kapten Chb Sunandar, Kepala Desa se- Kecamatan Sangkapura beserta Kaur Perencanaan, Tokoh Masyarakat dan Agama, Karang Taruna Kecamatan, DWP PKK Kecamatan, Ketua Paguyuban BPD beserta seluruh anggota BPD, Kepala Instansi terkait dan Pendamping Desa. Turut hadir langsung salah satu anggota DPRD Kabupaten Gresik dapil Bawean Lutfi Dawam, SH dari Komisi III Fraksi Gerindra serta tiga anggota DPRD Kabupaten Gresik dapil Bawean (Musa, Bustami Hazim, Miftahul Jannah), serta Kepala Bappeda Gresik Misbahul Munir, S. Sos., M.Si secara zoom meeting.
Kegiatan dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan sambutan Camat Sangkapura M. Syamsul Arifin, S. Sos., M.M menyampaikan, dalam usulan perencanaan pembangunan kali ini ada tiga tema yang tidak terlepas dari ketentuan yakni tentang pengelolaan masalah sampah, masalah pariwisata dan masalah taman bermain. Hal ini yang harus diambil oleh setiap Kepala Desa, yang mana diantaranya harus dipilih salah satunya.
“Dari 17 Desa di Kecamatan Sangkapura usulan prioritas kegiatan desa tahun 2023 untuk anggaran tahun 2024 hanya satu desa yang tidak bisa mengambil prioritas kegiatan dari ketentuan tema tersebut, yakni Desa Pudakit Timur. Sedangkan anggaran untuk Kecamatan Sangkapura ini sebesar 1,700 Juta”, ungkap Camat Sangkapura.
Lebih lanjut, Arifin sapaan akrabnya Camat Sangkapura mengungkapkan, menyikapi permasalahan bencana alam banjir dan longsor yang sering terjadi di Pulau Bawean khususnya di kecamatan Sangkapura, usulan prioritas kegiatan ini sudah dianggarkan di setiap masing-masing desa seperti pembangunan Dam, Drainase, TPT, tandasnya.
Selanjutnya, Lutfi Dawam mengatakan, pembangunan rehabilitasi kantor Kecamatan Sangkapura minimal anggaran 2 sampai 3 miliar sudah bisa dianggap selesai dan bisa digunakan walaupun tidak semuanya terselesaikan, seperti halnya di Kecamatan Tambak. Walaupun hal tersebut tidak bisa sampai selesai tapi masih bisa dilanjutkan di tahun berikutnya, namun hal ini masih terkendala keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.
Pihaknya meminta kepada Kepala Bappeda Kabupaten Gresik Misbahul Munir untuk dicatat prihal rehabilitasi pendopo sekaligus kantor kecamatan Sangkapura, melihat jika hujan turun sudah tidak bisa dipakai secara maksimal karena bocor, ungkap Lutfi Dawam.
Dawam dari Fraksi Gerindra menyikapi permasalahan bencana banjir yang sering terjadi saat-saat ini di Pulau Bawean, pihaknya bersama Camat Sangkapura dan Kepala UPT PJJ dan SDA wilayah Bawean sudah mengajukan untuk segera dilakukan normalisasi sungai dengan mendatangkan excavator kecil untuk menanggulangi sungai-sungai yang ada di Pulau Bawean dilakukan pengerukan, namun hal ini sudah dua tahun belum mendapatkan tanggapan yang serius dari Pemerintah Daerah.
Musa anggota DPRD Gresik dari komisi IV mengatakan, maju tidaknya suatu daerah tergantung dari sekuat apa yang dimiliki SDM daerah tersebut. Itu artinya bahwa pendidikan harus menjadi tanggung jawab kita semua, jangan sampai kita punya anggapan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab dari Dinas Pendidikan saja.
“Selain pendidikan, infrastruktur air bersih di Pulau Bawean sangatlah penting dan perlu perencanaan yang konferentif biar setiap Kepala Desa tidak harus berfikir sendiri dan mencari akses anggaran sendiri melalui pokir yang anggarannya tidak terlalu besar, maka Pemerintah Daerah juga harus membantu dalam hal tersebut, dan yang terakhir yang menjadi perhatian oleh Kepala Desa terkait infrastruktur jalan desa yang masih banyak rusak serta tidak layak untuk dilewati, ditambah lagi tidak adanya lampu penerangan jalan”, ungkap Musa.
Menurutnya, untuk pengembangan ekonomi masyarakat di pulau Bawean ada dua sektor utama yang menjadi maintenance yakni perikanan dan pertanian, pungkasnya.
Bustami Hazim anggota DPRD Gresik Komisi IV mengatakan, RPJMD itu berkaitan dengan visi misi Bupati selama beliau menjabat. Kita tahu banyak program dari Bupati berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan memajukan Bawean. Baik itu di dunia pendidikan, kesehatan maupun di bidang ekonomi yang berkaitan dengan pelayanan distribusi kapal.
“Diharapakan program-program dari visi misi Bupati ini yang semestinya kita kawal dari tingkat Pemerintah Desa sampai Pemerintah Kecamatan hingga ke DPRD Gresik”, beber Bustami Hazim.
Bustami Hazim berharap kepada Bappeda Gresik untuk segera menanggulangi permasalahan bencana alam banjir yang terjadi di pulau Bawean, dengan mendirikan UPT BPBD ataupun kepanjangan tangan dari Dinas BPBD Kabupaten Gresik tersebut, tegasnya.
Anggota DPRD Gresik dari Komisi I Fraksi Golkar Miftahul Jannah juga mengatakan, dalam UU No 23 Tahun 2014 salah satunya Musrenbang yang diawali dari musrenbang desa yang dibahas di kecamatan dan sampai di tingkat kabupaten merupakan forum hasil akhir berupa dokumen perencanaan pembangunan RKPD. Dimana RKPD merupakan dokumen strategis dalam memberikan arah kebijakan pembangunan dalam satu tahun.
Miftahul Jannah sependapat dengan pembahasan dari anggota DPRD sebelumnya yang membahas tentang masalah pendidikan yang ada di Pulau Bawean yang masih belum layak, ujarnya.
Lebih lanjut, Miftahul Jannah menambahkan terkait dengan pasar yang ada di Pulau Bawean di dua kecamatan masih belum bisa dikatakan layak. Selain itu banyak rumah-rumah milik warga tidak mampu yang mesti dibantu, apalagi di musim penghujan sekarang ini jika terdampak bencana alam banyak rumah yang roboh. Hal ini perlu dijadikan program prioritas dalam kegiatan perencanaan pembangunan di tahun 2023, dan kedepannya Pulau Bawean akan menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya, katanya.
Misbahul Munir, S. Sos., M.Si, selaku Kepala Bappeda Kabupaten Gresik menyikapi dari beberapa usulan prioritas kegiatan desa se- Kecamatan Sangkapura tahun 2023 mengatakan, ada dua hal yang dihasilkan nantinya dari kegiatan musrenbang ini, yang pertama dari tindak lanjut data usulan prioritas kegiatan dari 17 desa yang mengarah pada tiga bidang yaitu pada bidang pengelolaan sampah, bidang pembangunan dan taman bermain wisata desa dan yang paling penting adalah menampung dari usulan-usulan yang merupakan hasil dari dinamika yang berkembang saat ini di Pulau Bawean yang ada di Kecamatan Sangkapura.
“menyampaikan musrenbang yang dilaksanakan pada hari ini pada hakikatnya untuk membahas dan menyepakati secara objektif hasil-hasil Musrenbang pada tingkat desa yang akan menjadi usulan prioritas pemerintah di wilayah Kecamatan.
“Rumusan arah kebijakan pembangunan tahun 2023 sebagaimana yang disesuaikan dalam RPJMD adalah percepatan penguatan daya saing daerah melalui perikanan, ekonomi, dan infrastruktur wilayah serta kapabilitas pengelolaan pemerintahan berbasis digital dan aspek pembangunan strategis lainnya,” ucapnya.
Secara umum harus kita akui bahwa banyak kendala yang akan kita temui di dalam penetapan prioritas program pembangunan yaitu tingkat kesenjangan antara anggaran yang tersedia dengan kebutuhan pembangunan yang sangat dinamis. Untuk menyikapi ini maka perlu dilakukan penajaman perencanaan yang terukur untuk memenuhi tuntutan pembangunan di setiap wilayah Kecamatan”, tutup Misbahul Munir, S. Sos.,M.Si mengakhiri sambutannya.
(Fairi)
