Home Berita DPRD Tanah Bumbu Gelar Rapat Paripurna Rancangan Peraturan Daerah yang Sangat Penting

DPRD Tanah Bumbu Gelar Rapat Paripurna Rancangan Peraturan Daerah yang Sangat Penting

415
0

Tanah Bumbu – Kalsel, peloporkrimsus.com – Rapat Paripurna DPRD Tanah Bumbu yang digelar di ruang rapat Gedung DPRD Tanah Bumbu Kalimantan Selatan,Rapat tersebut dipimpin oleh ketua DPRD 1 ,Syaid Ismail Al -Idrus

Bupati Tanah Bumbu dr.HM Zairullah Azhar Melalui Sekretaris Daerah (Sekda) DR.H.Ambo Sakka menyampaikan 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah ( Raparda) Dalam Rapat Paripurna DPRD Tanbu yang diGelar diruang rapat Gedung DPRD Tanah bumbu Kalimantan Selatan “Senin (8 /5/2023)

Raperda yang dimaksud adalah Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dan Raperda Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

“Dalam Hal Reperda ini Pemerintah Daerah sangat mengapresiasi dan berterima kasih dengan digelarnya Rapat Paripurna DPRD, khususnya pada pengajuan 2 Raperda yang menurut Pemerintah Daerah sangatlah penting untuk dijadikan perda dan tentunya akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu,” ujarnya dihadapan para Fraksi DPRD.

Disebutkannya, terkait kesejahteraan sosial ini maka berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia, pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia mencapai nol persen pada tahun 2024 mendatang.

Raperda yang akan dibahas ini merupakan bagian dari komitmen untuk menyelesaikan berbagai persoalan kemiskinan di Kabupaten Tanah Bumbu.

Sedangkan Raperda Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat inipun sangatlah penting untuk secepatnya ditetapkan demi mengatur ketertiban di masyarakat.

Saat ini disebutkannya, pemerintah daerah sudah memiliki Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, namun Perda ini tidak sesuai dengan perkembangan dan perubahan dengan peraturan perundang-undangan tanpa mengakomodir berbagai permasalahan manis umum.

“Oleh kerena itu melalui wisata ini, Perda tersebut kita sesuaikan dengan kondisi saat ini,” Ungkapnya. (Tim )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here