Kotabaru, peloporkrimsus.com – Menyimak pernyataan sikap yang yang di tanda tangani 5 Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Kelapa Sawit, saya Rabbiansyah, S.Sos secara pribadi mendukung poin-poin yang di sampaikan, poin pentingnya adalah meminta untuk UMK Kab.Kotabaru naik 15% dengan berbagai pertimbangan, salah satu poin mendasar adalah Survey KHL yang di lakukan teman-teman serikat pekerja ada mengalami kenaikan sebesar 12% sampai 15%, kedua Wilayah Kotabaru Daratan adalah wilayah yang terdapat puluhan ribu kaum buruh, berbatasan langsung dengan KalTim dengan nominal upah tertinggi di Kalimantan, selanjutnya transportasi barang dan jasa wilayah daratan menggunakan transport laut dan darat mengakibatkan harga lebih tinggi dari pusat kota, walau kesemuanya dalam proses penetapan upah wajib tunduk pada PP 51/2023 pengganti PP 36/2021 turunan UU Ciptakerja.
Saya juga berterima kasih kepada Daerah dalam hal ini Pernyataan Kepala Disnakertran bahwasanya sesegera mungkin akan membahas dan mengusulkan UMK Kotabaru, walau dalam ketentuan paling lambat 21 Nopember, semoga di putuskan secara baik dan terbaik untuk Kaum Buruh dan juga Perusahaan yang berinvestasi di tempat kita.
Prihal kaum buruh akan berunjuk rasa, saya rasa sah-sah saja sepanjang memenuhi ketentuan UU No.9 Tahun 1998, dalam artian ikut mengawal proses penetapan UMK di kabupaten, sepanjang terbagun komunikasi yang baik terhadap semua pihak, di lakukan dengan tertib dan aman, dulu kita melahirkan UMK juga Demo ko, cuman dulu yang kita tuntut jelas dasar hukumnya tinggal mau atau tidak daerah menjalankan, nah kasus kenaikan UMK tahun 2023 ini juga harus berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam PP terbaru, memang ada faktor pertumbuhan ekonomi dan inflasi, tapi sedikit rancu selain poin di atas ada tambahan aturan terkait variable alfa atau indeks tertentu yang dapat menurunkan hasil akhir persentase kenaikan UMK Kab.Kotabaru dari usulan teman-teman buruh. (Tim)
