Gresik, peloporkrimsus.com – Pelabuhan Bawean didudukin oleh dua instansi dari Dinas Perhubungan, yakni Kantor UPP Kelas III Bawean dengan UPT PPR Lamongan Wilker Bawean. Dimana keduanya mempunyai tupoksi yang sangat penting dalam kepelabuhanan di Pelabuhan Bawean.
Berdasarkan surat pemberitahuan yang dikeluarkan dari Kepala Kantor UPT Pelabuhan Pengumpan Regional Lamongan tertanggal 5 Februari 2025, bahwa Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur telah melakukan perjanjian kerjasama dengan PT. Hamsiyatun Jaya Makmur, Nomor: 500.11/610/113.5/2025 dan N0/14/MHJ/BWN/2025 tentang sewa aset barang milik Daerah Pemerintahan Jawa Timur penggunaan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur oleh PT. Hamsiyatun Jaya Makmur. Maka pengelolaan Rumah Dinas (90 m2), Lapangan Penumpukan (3.440,50 m2), Gudang (400,00 m2), Terminal Penumpang (225,00 m2), Kios (90,00 m2), Posa Jaga (19,50 m2) serta kegiatan penarikan retribusi pas penumpang, Pas masuk kendaraan roda dua dan roda empat
di Pelabuhan Laut Bawean dilakukan oleh PT. Hamsiyatun Jaya Makmur terhitung mulai tanggal 01 Februari 2025.
Selain itu, pada Pelabuhan Penyeberangan Bawean di Dermaga MB milik Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur seluas (1.082,67 m2) yang berupa Trestle dan Gangway dikelola oleh PT. Hamsiyatun Jaya Makmur berikut dengan Kegiatan Penarikan Retribusi Pas Penumpang dan Pas Jasa Pemeliharaan Dermaga, dimana selama ini pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur.
Untuk kegiatan Jasa Kepelabuhanan lainnya seperti, Jasa Sandar/Tambat dan Labuh tetap dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur.
Dari informasi yang berhasil dihimpun awak media, pada tanggal 26 Januari 2025 Komandan Regu (Danru), M. Fakhrur Razi menerima instruksi melalui via telepon seluler dari Muhammad Ferry Iqbal selaku pimpinan di UPT PPR Lamongan Wilker Bawean untuk mendampingi tenaga kerja dari PT. Hamsiyatun Jaya Makmur yang sedang melakukan training. Parahnya lagi, kegiatan tersebut tidak diketahui oleh Kantor UPP Kelas III Bawean. Sempat terjadi sedikit keributan antara tenaga kerja dari PT. Hamsiyatun Jaya Makmur dengan pegawai KUPP Kelas III Bawean saat kapal Express Bahari 3F hendak berangkat menuju Gresik.
Atas kejadian tersebut, dan adanya surat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UPT PPR Lamongan, akhirnya Kepala Kantor UPP Kelas III Bawean meminta untuk melaksanakan rapat secara zoom meeting bersama pihak Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
Kepala Kantor UPP Kelas III Bawean Zainal Abdul Rahman, S.H.,M.H mengatakan, kegiatan zoom meeting dilaksanakan pada hari Selasa (11/02) sekira pukul 14:00 WIB, melibatkan Direktorat Kepelabuhanan bagian hukum dan Perhubungan Laut, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, UPT PPR Lamongan dan PT. Hamsiyatun Jaya Makmur.
Dengan adanya rapat secara zoom meeting tersebut, akhirnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut baru mengetahui adanya perjanjian kerjasama antara Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dengan PT. Hamsiyatun Jaya Makmur mengenai sewa aset barang milik Daerah Pemerintahan Jawa Timur yang berada di pelabuhan Bawean, katanya.
Zainal Abdul Rahman mengungkapkan kekecewaannya atas hal tersebut yang sebelumnya tidak pernah diikutsertakan. Sedangkan kami masih memegang fungsi keselamatan pelayaran, Rabu (12/02/2025).
“Pihaknya meminta secara detail kepada Dishub Provinsi Jawa Timur dan UPT PPR Lamongan terkait kegiatan dari PT. Hamsiyatun Jaya Makmur. Namun hingga kini masih menunggu, karena kita ketahui bahwa pelabuhan Bawean merupakan pelabuhan umum. Menurut pihak Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dalam rapat zoom meeting mengatakan bahwa di dermaga kegiatan jasa kepelabuhanan seperti sandar atau tambat dan labuh masih menjadi kewenangan dari pihak UPT PPR Lamongan,” pungkas Kepala Kantor UPP Kelas III Bawean Zainal Abdul Rahman.
Sekedar informasi, mulai tanggal 1 Februari 2025 karcis masuk pelabuhan Bawean sudah dilakukan oleh PT. Hamsiyatun Jaya Makmur dengan bukti penarikan karcis untuk kendaraan roda dua Rp 2000 dan roda empat Rp 5000. (FR)
