BATULICIN,Peloporkrimsus.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Bumbu akhirnya memaparkan secara rinci realisasi anggaran Pilkada 2024 dalam Rapat Kerja Gabungan Komisi DPRD Tanah Bumbu, yang berlangsung di Kantor DPRD pada Rabu, 12 Februari 2025. Pemaparan ini dilakukan setelah adanya desakan dari Wakil Ketua I DPRD Tanah Bumbu, H. Hasanuddin, selaku pimpinan rapat.
Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD, yakni Nur Khalifah, H. Irin, Andi Asdar Wijaya, Mahruri, Andi Herianto, dan Bahjuli Rahman. Sementara dari pihak KPU Tanah Bumbu, hadir Ketua KPU Puryadi bersama anggota Yayan Hidayat, Ayu Tyas L. Rifijan, dan M. Sakra Efendi. Turut serta Sekretaris KPU, M. Hidayatullah, serta para Kasubag, yaitu Ismiatun, Herlyno, dan April YN.
Pada awalnya, anggota KPU yang memaparkan realisasi anggaran hanya menyampaikan gambaran umum tanpa menyebutkan angka detail dari setiap item kegiatan. Namun, pimpinan rapat, H. Hasanuddin, menilai bahwa transparansi anggaran harus lebih jelas. Ia kemudian meminta KPU untuk mengungkapkan nilai dari setiap pos anggaran yang telah digunakan.
Setelah desakan tersebut, akhirnya KPU memaparkan bahwa total dana hibah yang diterima dari Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan Pilkada 2024 sebesar Rp 32.449.822.200. Dana ini dicairkan dalam dua tahap, yakni tahap pertama sebesar Rp 8.000.000.000 pada November 2023 dan tahap kedua sebesar Rp 24.449.822.200 pada April 2024. Hingga akhir tahun 2024, realisasi penggunaan anggaran telah mencapai Rp 31.445.114.330, sementara sisa anggaran yang belum terealisasi berjumlah Rp 1.004.707.870.
Secara rinci, anggaran tersebut dialokasikan dalam beberapa sektor utama.
Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan (Rp10.966.676.744,00), dalam realisasi penggunaan dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu Tahun 2024 mencakup berbagai kegiatan utama. Penyusunan program dan anggaran dilakukan sebagai langkah awal, diikuti dengan penyusunan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah. Selain itu, penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan juga menjadi bagian dari tahapan ini dengan alokasi dana sebesar Rp156.000,00.
Sosialisasi, penyuluhan, dan bimbingan teknis kepada masyarakat, pemilih, peserta pemilihan atau pasangan calon, partai politik, serta Badan Pengawas Pemilu (BPP) mendapatkan anggaran sebesar Rp8.140.179.094,00. Kegiatan ini meliputi penyuluhan dan bimbingan teknis kepada penyelenggara pemilihan, yaitu PPK, PPS, PPDP, dan KPPS, dengan total dana Rp1.935.610.900,00. Rincian kegiatannya mencakup bimbingan teknis bagi PPK sebesar Rp77.035.000,00, PPS sebesar Rp130.467.200,00, serta bimbingan teknis laporan pertanggungjawaban keuangan sekretariat PPK sebesar Rp11.500.000,00 dan sekretariat PPS sebesar Rp195.596.000,00. Selain itu, ada bimbingan teknis penguatan lembaga tingkat kabupaten bagi PPK dan PPS dengan anggaran Rp1.521.012.700,00.
Sosialisasi tahapan persiapan dan penyelenggaraan pemilihan dialokasikan dana sebesar Rp6.204.568.194,00. Ini mencakup peluncuran Pilkada Serentak yang terdiri dari belanja bahan sebesar Rp600.000,00 dan belanja barang perlengkapan peluncuran pilkada serentak sebesar Rp2.238.140.000,00, dengan total anggaran Rp2.238.740.000,00. Sosialisasi pemilihan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan tahun 2024 mengalokasikan dana sebesar Rp3.289.326.350,00, yang terdiri dari sosialisasi oleh PPK dan PPS kepada masyarakat umum sebesar Rp1.809.745.000,00, program KPU Goes to School untuk pemilih pemula sebesar Rp98.636.600,00, serta sosialisasi tanah bumbu berselawat dalam rangka pilkada serentak sebesar Rp1.380.944.750,00. Kegiatan jalan sehat menuju pemilu sehat, jujur, adil, dan berintegritas memperoleh anggaran Rp676.501.844,00.
Pembentukan dan masa kerja PPK, PPS, PPDP, dan KPPS mendapatkan anggaran sebesar Rp2.269.341.000,00, yang mencakup pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dengan anggaran Rp170.665.400,00. Administrasi pembentukan dan peresmian PPS (pelantikan) mendapatkan alokasi Rp237.618.600,00, administrasi pembentukan dan peresmian PPK (pelantikan) sebesar Rp530.071.300,00, serta administrasi pembentukan dan peresmian KPPS (pelantikan) sebesar Rp1.330.986.600,00.
Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dialokasikan dana sebesar Rp556.999.750,00.
II. Tahapan Penyelenggaraan (Rp6.079.138.177,00) mencakup beberapa bagian utama dengan rincian anggaran sebagai berikut:
Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon dan calon perseorangan memiliki total anggaran sebesar Rp978.579.540,00. Tahapan ini terdiri dari penerimaan dan penelitian syarat dukungan pasangan calon dengan anggaran Rp77.002.900,00, pengumuman pendaftaran dan pelaksanaan pendaftaran sebesar Rp20.700.000,00, pemeriksaan kesehatan pasangan calon sebesar Rp55.976.640,00, pengundian nomor urut dan deklarasi kampanye damai dengan anggaran Rp780.900.000,00, serta pengumuman pasangan calon peserta pemilihan yang memerlukan anggaran Rp44.000.000,00.
Pelaksanaan kampanye memiliki total anggaran sebesar Rp1.627.207.834,00. Kegiatan dalam tahapan ini meliputi rapat persiapan debat publik atau penyampaian visi misi pasangan calon dengan anggaran Rp44.295.100,00, rapat pemantapan debat publik atau penyampaian visi misi pasangan calon sebesar Rp28.200.000,00, debat publik atau penyampaian visi misi pasangan calon yang memerlukan anggaran terbesar dalam tahapan ini, yakni Rp880.000.000,00, fasilitasi bahan kampanye sebesar Rp597.211.000,00, serta akuntan publik dengan anggaran Rp77.501.734,00.
Pelaksanaan pemungutan suara mengalokasikan total anggaran sebesar Rp3.472.350.803,00, yang terdiri dari pemungutan suara dengan anggaran Rp722.747.000,00 dan rapat kerja yang memerlukan anggaran Rp2.750.603.803,00.
Bagian bahan bakar minyak memiliki total anggaran sebesar Rp54.237.093,00, yang diperuntukkan bagi pemeliharaan dan perawatan mesin genset serta kendaraan dinas roda empat dan roda dua.
Pengelolaan logistik mengalokasikan anggaran sebesar Rp824.254.396,00. Kegiatan dalam tahapan ini meliputi pendistribusian logistik dengan anggaran Rp389.074.500,00, pengadaan perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara sebesar Rp320.606.896,00, sortir dan lipat surat suara sebesar Rp57.573.000,00, penyiapan kotak dan bilik suara sebesar Rp16.500.000,00, sewa gudang penyimpanan logistik di PPK Kecamatan Kusan Tengah sebesar Rp5.200.000,00, serta pengamanan gudang logistik yang memerlukan anggaran Rp35.300.000,00.
[15/2, 00.32] H.Gust 9904 Polopor: III. Operasional dan administrasi perkantoran (Rp5.361.745.409,00) meliputi berbagai kebutuhan yang mendukung jalannya administrasi dan operasional kantor. Dalam anggaran ini, terdapat beberapa komponen utama.
Pertama, pelayanan administrasi perkantoran mencakup keperluan operasional kantor serta administrasi keuangan umum dan logistik dengan alokasi dana sebesar Rp49.990.120. Selain itu, terdapat anggaran untuk pengadaan seragam lapangan bagi penyelenggara pemilihan PPK dan PPS sebesar Rp266.790.000. Komponen terbesar dalam pelayanan administrasi adalah operasional badan adhoc yang memakan biaya sebesar Rp3.723.500.000, sehingga total anggaran untuk pelayanan administrasi perkantoran mencapai Rp4.040.280.120.
Kedua, belanja modal untuk peralatan dan mesin dialokasikan sebesar Rp423.400.000 yang sepenuhnya digunakan untuk pengadaan peralatan dan mesin guna mendukung operasional pemilihan.
Ketiga, santunan kecelakaan kerja bagi badan penyelenggara adhoc dialokasikan sebesar Rp19.573.800. Anggaran ini dimaksudkan untuk memberikan santunan kepada penyelenggara pemilihan yang memiliki kepesertaan BPJS sebagai perlindungan terhadap kecelakaan kerja.
IV. Honorarium. Total honorarium yang dialokasikan sebesar Rp9.037.554.000. Anggaran ini mencakup honorarium bagi penyelenggara pemilihan badan adhoc, yang terdiri dari set PPK, set PPS, PPDP, KPPS, dan PAM TPS, dengan total alokasi sebesar Rp8.966.552.000. Selain itu, terdapat honorarium untuk pengelola keuangan pemilihan kepala daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp71.002.000.
Secara keseluruhan, dari total dana hibah yang tersedia sebesar Rp32.449.822.200, jumlah yang sudah terealisasi mencapai Rp31.445.114.330, sementara yang belum terealisasi sebesar Rp1.004.707.870. Dana hibah ini dicairkan dalam dua tahap, yaitu Rp8.000.000.000 pada bulan November 2023 dan Rp24.449.822.200 pada bulan April 2024.
Menanggapi paparan tersebut, H. Hasanuddin menyoroti perbedaan antara anggaran Pilkada Tanah Bumbu dengan daerah lain, seperti Tanjung Tabalong. Ia menyebut bahwa di beberapa daerah lain, meskipun terdapat dua pasangan calon, dana yang tersedia masih cukup besar, sementara di Tanah Bumbu hanya tersisa Rp 350 juta.
“Saya melihat ada berbagai persepsi di masyarakat terkait anggaran ini. Beberapa daerah lain bisa menjadi perbandingan, misalnya Tanjung Tabalong yang awalnya tidak memiliki pasangan calon, kemudian muncul dua pasangan calon, tetapi mereka masih memiliki sisa dana yang cukup besar,” ujar Hasanuddin.
Selain itu, H. Hasanuddin juga menekankan bahwa DPRD memiliki fungsi pengawasan yang harus memastikan bahwa dana yang telah dicairkan benar-benar digunakan secara efektif dan transparan.
“Kami di DPRD bertugas mengawasi penggunaan anggaran. Oleh karena itu, kami ingin memastikan bahwa setiap dana yang digunakan benar-benar sesuai dengan peruntukannya. Transparansi ini juga penting agar publik tidak memiliki persepsi negatif terhadap pengelolaan anggaran Pilkada,” tegasnya.
Dengan adanya desakan dari DPRD, KPU Tanah Bumbu akhirnya menyampaikan rincian anggaran secara lebih terbuka.”(Team)
