BANJARBARU, peloporkrimsus.com – Meskipun telah ditutup resmi pada tahun 2016, praktik prostitusi di Pembatuan, Banjarbaru, justru mengalami peningkatan signifikan. Upaya pemerintah untuk menutup lokasi ini bukanlah hal baru; sejak tahun 1980, berbagai langkah telah diambil, namun hasilnya tetap sama.”(11/7/2025)
Pa min, seorang warga dan mantan Ketua RT di Kelurahan Landasan Timur, mengungkapkan, “Sejak dulu, pemerintah berupaya menutup Pembatuan tanpa memberikan solusi. Hingga kini, praktik ini terus menggeliat.”
Awalnya, Pembatuan dikenal dengan hanya delapan rumah bordil, namun setelah penggusuran yang dilakukan dengan alat berat, jumlah tersebut melonjak drastis. “Dalam waktu satu tahun, ratusan PSK muncul. Situasi di Pembatuan kini seperti pasar, ramai dikunjungi siang dan malam oleh mereka yang mencari pemuasan biologis,” tambah pak min.
Pada tahun 2002, Pemko Banjarbaru, di bawah kepemimpinan Rudy Resnawan, berusaha menutup lokalisasi ini dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) yang melarang praktik prostitusi. Namun, keputusan ini memicu protes dari warga setempat yang merasa penutupan tanpa solusi hanya akan memperburuk keadaan.
“Warga menolak penutupan ini. Kami butuh solusi, bukan sekadar penutupan,” Pungkasnya
Sejarah nama “Pembatuan” berkaitan erat dengan fungsi awal kawasan ini sebagai tempat penumpukan batu split untuk pembangunan Bandara Syamsudin Noor. Masyarakat setempat kemudian menamai lokasi ini Pembatuan, yang kini dikenal luas sebagai pusat praktik prostitusi.
Awalnya, hanya ada dua mucikari yang merekrut PSK dari luar daerah untuk melayani para pekerja proyek bandara. “Mereka jauh dari rumah dan istri, dan kedua mami ini berhasil menarik perhatian mereka,” jelas Paimin.
Seiring berjalannya waktu, Pembatuan semakin dikenal luas, menarik pengunjung dari luar Banjarbaru. Meski berbagai upaya penutupan telah dilakukan, praktik ini tampaknya akan terus ada tanpa adanya solusi nyata dari pemerintah.
Dengan situasi yang semakin rumit ini, pertanyaan besar pun muncul: Apa langkah selanjutnya dari pemerintah untuk menangani masalah ini? (Tim)
