Tanah Bumbu, peloporkrimsus.com – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu menggelar rapat kerja bersama Inspektorat Daerah guna membahas tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang hingga kini masih belum tuntas diselesaikan oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pihak ketiga.(13/10/2025)
Rapat yang dipimpin langsung oleh Sayono, selaku Ketua Komisi I DPRD Tanah Bumbu, dihadiri oleh seluruh anggota komisi serta jajaran pejabat dari Inspektorat Daerah. Dari pihak Inspektorat, hadir Plt. Inspektur Yulian Herawati, SE, MM, CGCAE, CFrA, didampingi Sekretaris Asparani, S.Pi, serta para Irban yakni Edi Prasetia (Irban I & II), Karmilah (Irban III), dan Ira Kristiyana (Irban IV & Irbansus). Turut serta pula sejumlah auditor dan staf perencanaan Inspektorat Tanbu.
Dalam jalannya rapat, Makhruri, S.E., M.I.P., anggota Komisi I DPRD Tanah Bumbu, menyoroti pentingnya percepatan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK agar tidak menjadi temuan berulang setiap tahunnya. Menurutnya, hal ini merupakan langkah nyata dalam menjaga kredibilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
“Harapan kami, setiap OPD dapat segera menindaklanjuti temuan agar tidak berdampak pada penilaian kinerja ke depan. DPRD akan terus mengawal proses ini hingga tuntas,” tegas Makhruri dalam rapat tersebut.
Sementara itu, Plt. Inspektur Yulian Herawati menjelaskan bahwa sebagian besar temuan BPK telah dalam proses penyelesaian. Pihaknya terus melakukan pendampingan intensif kepada OPD untuk memastikan seluruh rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan.
“Kami terus berkoordinasi dan memberikan asistensi agar penyelesaian tindak lanjut ini dapat berjalan optimal dan tepat waktu,” ujar Yulian.
Di akhir rapat, Komisi I DPRD bersama Inspektorat Daerah sepakat untuk memperkuat koordinasi lintas sektor serta mempercepat penyelesaian seluruh temuan BPK yang masih terbuka. Kesepakatan ini menjadi bukti nyata komitmen DPRD Tanah Bumbu dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan bebas dari temuan berulang.
Dengan langkah sinergis tersebut, diharapkan Kabupaten Tanah Bumbu dapat terus memperkuat kepercayaan publik dan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang bersih serta berintegritas.”(Team)
