BATULICIN, peloporkrimsus.com –Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) di Hotel Lotusa, Batulicin, Kamis (30/10/2025).
Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima, transparan, dan berintegritas.
Forum tersebut dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah daerah, pelaku dunia usaha, hingga perwakilan masyarakat. Turut hadir pula narasumber dari Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan yang memberikan pandangan mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik.
Dalam sambutannya, Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Setda Tanah Bumbu, M. Yamani, menegaskan bahwa forum ini merupakan bagian penting dari implementasi Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik.
“Kegiatan ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta berorientasi pada pelayanan publik yang prima,” ujar Yamani.
Ia menambahkan, FKP juga menjadi langkah strategis menuju terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
“Melalui forum ini, kita berharap dapat membangun komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus menyerap aspirasi untuk memperbaiki standar pelayanan, khususnya dalam bidang perizinan dan penanaman modal,” tambahnya.
Kepala DPMPTSP Tanah Bumbu menyampaikan, sebagai instansi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan pelaku usaha, pihaknya berkomitmen terus menghadirkan layanan yang mudah, cepat, transparan, dan akuntabel.
Pemerintah daerah juga mendorong pengembangan inovasi layanan berbasis digital yang ramah pengguna, sekaligus memperkuat integritas dan profesionalisme aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Di akhir kegiatan, peserta forum sepakat bahwa keberhasilan pelayanan publik tidak dapat dicapai tanpa dukungan dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan warga diharapkan mampu mewujudkan pelayanan publik Tanah Bumbu yang unggul dan bebas dari praktik korupsi.'(Ril/Team)
