Tenggarong,Peloporkrimsus.com – Momen peresmian proyek strategis nasional Refinery Development Master Plan (RDMP) milik PT Pertamina di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (12/1), berubah menjadi sorotan tajam publik. Sebuah insiden yang dinilai melukai martabat adat Kutai memicu kecaman luas dari masyarakat Kalimantan Timur, khususnya warga Kutai Kartanegara Ing Martadipura.
Acara prestisius yang dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, jajaran Kabinet Merah Putih, kepala daerah, serta tokoh-tokoh penting nasional itu menyisakan kejanggalan serius. Yang Mulia Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Sultan Haji Aji Muhammad Arifin, justru terlihat duduk di barisan ketiga, berada di belakang para pejabat negara.
Padahal, Sultan Kutai hadir sebagai tamu kehormatan sekaligus simbol kedaulatan adat di tanah Kutai.
Presiden Terkejut: “Sultan Kok Ditaruh di Belakang?”
Situasi memuncak ketika nama Sultan Kutai disebut dalam daftar tamu undangan. Sultan pun berdiri dan memberikan salam hormat kepada Presiden. Momen itu sontak membuat Presiden Prabowo tampak terkejut.
“Sultan kok ditaruh di belakang? Taruh di depan,” ujar Presiden Prabowo dengan nada mempertanyakan, seraya memerintahkan staf dan panitia acara.
Teguran langsung Presiden tersebut menjadi bukti bahwa penempatan Sultan di barisan belakang bukan kehendak Presiden, melainkan diduga kuat akibat kelalaian atau kesalahan fatal panitia penyelenggara.
Insiden ini langsung menuai reaksi keras dari Perkumpulan Adat Kutai Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Remaong Kutai Berjaya (RKB).
Ketua Umum RKB, Hebby Nurlan Arafat, bahkan menulis surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk protes adat.
“Terima kasih serta salam hormat dan takzim kami kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas teguran yang ditujukan kepada penyelenggara acara terkait kehadiran YM Sultan Kutai sebagai tamu kehormatan,” ujar Hebby
Ia menegaskan bahwa kejadian tersebut bukan sekadar persoalan kursi, melainkan menyangkut adab, penghormatan, dan harga diri masyarakat adat Kutai.
“Ini bukan pertama kalinya luka masyarakat adat Kutai dipertontonkan. Sangat disayangkan, adab penyelenggara berada di bawah rata-rata, padahal mereka hidup, bekerja, makan, dan minum dari hasil bumi tanah Kutai,” tegasnya.
Desakan Klarifikasi dan Permintaan Maaf Resmi
RKB mendesak pihak penyelenggara acara, termasuk panitia dan pihak terkait, untuk segera memberikan klarifikasi terbuka kepada publik.
Selain itu, Hebby menekankan pentingnya silaturahmi langsung kepada Sultan Kutai sebagai bentuk tanggung jawab moral dan adat.
“Minimal harus ada klarifikasi dan permohonan maaf secara langsung kepada YM Sultan Kutai. Jangan dibiarkan berlarut-larut, ini bisa menjadi bumerang bagi penyelenggara,” ujarnya.
Surat terbuka tersebut ditutup dengan doa agar Presiden Prabowo senantiasa diberi kesehatan dan kekuatan dalam memimpin Republik Indonesia.
Insiden ini menjadi peringatan serius bagi seluruh penyelenggara acara kenegaraan di daerah, khususnya di wilayah adat. Publik menilai, pembangunan dan investasi tidak boleh berjalan dengan mengorbankan kehormatan adat dan budaya lokal.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari panitia penyelenggara maupun PT Pertamina terkait insiden penempatan Sultan Kutai tersebut.(Team)
