Tanah Bumbu,peloporkrimsus.com -Sorotan itu mencuat setelah adanya keluhan terkait sulitnya melakukan komunikasi dengan oknum pejabat dimaksud, bahkan saat dihubungi melalui sambungan telepon untuk kepentingan koordinasi kerja antara legislatif dan pemerintah daerah.
Menurut Abdul Rahim, sikap tidak kooperatif dari pejabat publik berpotensi menghambat jalannya fungsi pengawasan DPRD serta mengganggu sinergi pemerintahan daerah.
“Koordinasi itu penting. Kalau dihubungi tidak diangkat, apalagi dalam konteks kedinasan, tentu ini menjadi perhatian serius. Jangan sampai menghambat pelayanan publik dan kinerja pemerintahan,” tegas Abdul Rahim saat rapat paripurna di Kantor DPRD Tanah Bumbu, Rabu (6/5/2026).
Ia menegaskan, setiap pejabat publik memiliki tanggung jawab menjaga komunikasi dan profesionalitas, terutama dalam hal yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.
“Kita ingin semua berjalan profesional. Jangan sampai ada kesan menghindar dari komunikasi, apalagi dengan lembaga legislatif yang menjalankan fungsi pengawasan,” tambahnya.
BK DPRD Tanah Bumbu pun berharap kejadian serupa tidak kembali terulang. Seluruh jajaran SKPD diminta meningkatkan disiplin, keterbukaan komunikasi, dan responsivitas dalam menjalankan roda pemerintahan.
Menanggapi hal tersebut, Asisten Bupati Tanah Bumbu, M. Putu Wisnu Wardhana, memastikan laporan itu akan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
“Kami akan sampaikan laporan ini kepada bapak Bupati dan Sekda. Kami juga akan memanggil pihak terkait untuk mengetahui dan meminta keterangan apa yang terjadi sebenarnya,” ujarnya.”(Team)
