TANAH BUMBU,Peloporkrimsus.com – Forum Konsultasi Publik Jadi Langkah Strategis Tingkatkan Standar Layanan dan Digitalisasi Administrasi Daerah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat reformasi pelayanan publik, khususnya pada layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dan Peninjauan Standar Pelayanan yang digelar di ruang rapat utama kantor DPUPR Kabupaten Tanah Bumbu, Selasa (5/5/2026).
Kegiatan yang dimulai pukul 10.00 WITA itu menjadi wadah strategis bagi pemerintah daerah untuk membangun komunikasi terbuka dengan masyarakat serta berbagai pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih profesional, cepat, transparan, dan akuntabel.
Forum tersebut dipimpin langsung oleh jajaran pimpinan DPUPR Tanah Bumbu dan dihadiri sejumlah instansi terkait, di antaranya perwakilan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Inspektorat, Dinas Lingkungan Hidup, unsur kecamatan se-Kabupaten Tanah Bumbu, insan media, tokoh masyarakat, hingga para pengguna layanan.
Dalam forum itu, DPUPR memaparkan mekanisme pelayanan penerbitan rekomendasi Persetujuan Bangunan Gedung yang selama ini berjalan, termasuk tantangan administratif dan koordinasi lintas instansi yang masih dihadapi dalam proses pelayanan kepada masyarakat.
Suasana diskusi berlangsung interaktif. Para peserta diberikan kesempatan menyampaikan berbagai aspirasi, Pertanyaan,kritik, dan masukan terkait pelayanan publik, terutama mengenai efektivitas proses penerbitan PBG. Sebagian besar masukan menitikberatkan pada pentingnya penyederhanaan prosedur administrasi, percepatan proses rekomendasi, serta peningkatan pemahaman masyarakat terhadap persyaratan pengurusan PBG.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Tim Pelayanan Publik DPUPR Tanah Bumbu menegaskan bahwa pembenahan sistem pelayanan akan terus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Upaya tersebut diarahkan agar layanan publik semakin mudah diakses masyarakat serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah yang terus berkembang.
Dari hasil forum, sejumlah langkah strategis disepakati sebagai tindak lanjut peningkatan kualitas pelayanan. Salah satunya adalah harmonisasi Standar Pelayanan Rekomendasi PBG agar selaras dengan ketentuan regulasi dan Peraturan Bupati yang berlaku. Langkah itu juga dibarengi dengan penguatan koordinasi bersama DPMPTSP guna mempercepat proses penerbitan dokumen pelayanan.
Selain itu, forum turut mendorong peningkatan sosialisasi kepada pihak kecamatan terkait syarat dan ketentuan penerbitan PBG. Langkah tersebut dinilai penting agar informasi yang diterima masyarakat lebih jelas, seragam, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam proses administrasi.
Dalam upaya memperkuat validitas data administrasi daerah, DPUPR Tanah Bumbu juga merancang integrasi layanan PBG dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Melalui skema tersebut, Nomor Objek Pajak (NOP) nantinya akan menjadi salah satu syarat dalam penerbitan rekomendasi PBG.
Tidak hanya itu, modernisasi pelayanan publik juga menjadi perhatian utama. DPUPR berencana menerapkan sistem digitalisasi pembayaran retribusi pada layanan berbayar guna meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan. Digitalisasi ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran sekaligus meminimalisasi potensi kendala administratif di lapangan.
Melalui Forum Konsultasi Publik ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berharap pelayanan publik di sektor pekerjaan umum dan penataan ruang dapat terus berkembang menjadi lebih adaptif, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, serta mempercepat pembangunan daerah yang berkelanjutan di Kabupaten Tanah Bumbu.”(Team)
