Tanah Bumbu,Peloporkrimsus.com – DPRD Kabupaten Tanah Bumbu melakukan monitoring penyaluran BBM subsidi ke sejumlah SPBU di wilayah setempat, Jumat (8/5/2026). Kegiatan ini dilakukan sebagai tindak lanjut rapat kerja Komisi II DPRD Tanah Bumbu bersama pihak Pertamina Patra Niaga, pengelola SPBU, Organda, serta unsur pemerintah daerah terkait distribusi BBM subsidi.
Monitoring dilaksanakan di SPBU Pagatan dan SPBU Sungai Loban. Namun, kegiatan lapangan tersebut berlangsung tanpa keterlibatan wartawan maupun media yang sehari sebelumnya hadir meliput rapat resmi pembahasan distribusi BBM subsidi di kantor DPRD Tanah Bumbu.
Sebelumnya, sejumlah wartawan mengikuti jalannya rapat pembahasan distribusi BBM subsidi yang digelar di ruang rapat DPRD. Akan tetapi, saat monitoring lapangan dilakukan, media tidak menerima informasi maupun undangan peliputan.
Staf Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, Azis Siswanto, mengakui kegiatan monitoring dilakukan secara mendadak sehingga media belum sempat dilibatkan.
Meski demikian, informasi kegiatan monitoring tetap diperoleh media melalui naskah, dokumentasi, dan rekaman kegiatan yang dikirim oleh staf Komisi II DPRD yang mengikuti langsung rangkaian kegiatan tersebut.
Dalam monitoring itu, DPRD menyoroti dugaan permainan distribusi solar subsidi hingga aktivitas pelangsir BBM yang dinilai masih terjadi di lapangan.
Ketua Komisi I DPRD Tanah Bumbu, H. Bobi Rahman, mengatakan penggunaan BBM subsidi di daerah terus meningkat sehingga memerlukan pengawasan lebih ketat.
“Pemerintah pusat memang sudah memberikan subsidi, tetapi penggunaan BBM terus meningkat. Apalagi ada dugaan penggunaan untuk aktivitas tambang emas,” ujarnya.
Ia menegaskan DPRD tidak ingin kebijakan diterapkan secara memberatkan kepada masyarakat kecil. Namun, dugaan penyimpangan distribusi BBM subsidi tetap harus ditindak sesuai aturan.
“Kalau memang ada kelonggaran untuk masyarakat kecil tentu harus bijaksana, tetapi dugaan permainan distribusi solar subsidi tetap harus menjadi perhatian serius,” katanya.
Menurut Bobi, persoalan distribusi BBM subsidi sebelumnya juga telah dibahas dalam rapat resmi bersama pihak terkait. DPRD meminta adanya langkah tegas apabila ditemukan pelanggaran di lapangan.
“Apabila ada operator yang bermain-main dalam distribusi maupun harga solar subsidi, tentu harus ada penindakan sesuai ketentuan,” tegasnya.
Selain itu, DPRD juga melakukan pemeriksaan langsung terhadap distribusi BBM di SPBU menyusul adanya indikasi beban operator dalam transaksi penyaluran.
“Karena itu dilakukan pemeriksaan secara langsung sebagai bentuk pengawasan sekaligus evaluasi bagi pengelola SPBU,” ujarnya.
DPRD turut menyoroti kendaraan yang diduga tidak aktif pajak namun masih menikmati BBM subsidi.
“Kendaraan yang taat pajak tentu memiliki kewajiban yang jelas. Sementara ada dugaan kendaraan yang tidak aktif pajak justru masih menikmati subsidi,” katanya.
Monitoring di SPBU Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir, dihadiri Ketua Komisi I DPRD Tanah Bumbu H. Bobi Rahman, Ketua Komisi II H. Andi Erwin Prastya, Ketua Bapemperda Harmanuddin, Ketua Fraksi PDIP I Wayan Sudharma, anggota Komisi I H. Irin, Camat Kusan Hilir, Polsek Kusan Hilir, Koramil Kusan Hilir, Dinas Perhubungan, serta Pengawas SPBU Pagatan Nurlang (64.721.01).
Sementara monitoring di SPBU Sungai Loban turut dihadiri Ketua Komisi I DPRD Tanah Bumbu H. Bobi Rahman, Ketua Komisi II H. Andi Erwin Prastya, Ketua Bapemperda Harmanuddin, Ketua Fraksi PDIP I Wayan Sudharma, H. Irin, Camat Sungai Loban, Koramil Sei Loban, Polsek Sei Loban, Camat Kusan Hilir Pagatan ,Dinas Perhubungan, serta Pengawas SPBU Sungai Loban Abdullah (64.721.15).
Kasubag Fasilitasi dan Penganggaran Sekretariat DPRD Tanah Bumbu, Dewi Rosana, juga turut mendampingi kegiatan bersama staf Sekretariat DPRD dan Staf Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Bumbu.
Sebagai bagian dari prinsip keberimbangan dan keterbukaan informasi, pihak media juga berupaya meminta izin kepada pemilik maupun pengelola SPBU untuk melakukan pengambilan dokumentasi foto dan video secara langsung di lokasi monitoring. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada jawaban maupun konfirmasi resmi dari pihak pengelola SPBU terkait permohonan tersebut.”(Team)
