Jakarta,Peloporkrimsus.com – Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk pendirian Perseroan Terbatas (PT) ternyata tidak selalu mencapai jutaan rupiah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum, tarif PNBP pendaftaran pendirian Perseroan Persekutuan Modal ditetapkan berdasarkan modal dasar perseroan.(4/9/2026)
Ketentuan ini penting dipahami masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan menengah yang hendak mendirikan perusahaan. Sebab, biaya yang dibayarkan dalam proses pendirian PT tidak otomatis seluruhnya merupakan penerimaan negara.
Lantas, jika masyarakat mengeluarkan biaya lebih besar dari tarif PNBP, untuk apa saja uang tersebut dibayarkan?
PNBP Pendirian PT Berdasarkan Modal Dasar
Dalam ketentuan tersebut, tarif PNBP pendaftaran pendirian Perseroan Persekutuan Modal dibagi berdasarkan besaran modal dasar perseroan.
Rinciannya sebagai berikut:
Modal dasar paling banyak Rp25 juta: Rp300 ribu per permohonan.
Modal dasar lebih dari Rp25 juta sampai dengan Rp1 miliar: Rp600 ribu per permohonan.
Modal dasar lebih dari Rp1 miliar sampai dengan Rp5 miliar: Rp1,5 juta per permohonan.
Modal dasar di atas Rp5 miliar: Rp5 juta per permohonan.
Dengan demikian, PT yang memiliki modal dasar Rp50 juta masuk dalam kelompok modal dasar lebih dari Rp25 juta sampai dengan Rp1 miliar. Tarif PNBP pendaftaran pendiriannya sebesar Rp600 ribu per permohonan.
Angka tersebut menunjukkan bahwa PNBP merupakan salah satu komponen biaya pendirian perusahaan, bukan otomatis keseluruhan biaya yang harus dikeluarkan masyarakat.
Biaya Lebih Besar, Masyarakat Berhak Tahu Peruntukannya
Pendirian perusahaan bukan sekadar memiliki nama badan usaha. Legalitas menjadi bagian penting bagi pelaku usaha untuk membuka akses terhadap kerja sama, pembiayaan, peluang usaha, hingga pengembangan bisnis.
Karena itu, informasi mengenai biaya pendirian perusahaan seharusnya mudah dipahami sejak awal.
Masyarakat perlu mengetahui secara jelas mana pembayaran yang merupakan PNBP kepada negara dan mana biaya yang berkaitan dengan jasa profesional, kebutuhan administratif, maupun komponen lain yang memang diperlukan dalam proses pendirian perusahaan.
Persoalannya bukan mengenai siapa yang membantu masyarakat mengurus pendirian PT, melainkan apakah masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai biaya yang mereka bayarkan.
Notaris tetap memiliki peran sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, transparansi biaya menjadi penting agar masyarakat dapat memahami proses pendirian perusahaan secara rasional dan tidak menganggap seluruh pembayaran sebagai kewajiban kepada negara.
Jika terdapat biaya lain di luar PNBP, masyarakat tentu berhak mengetahui peruntukannya. Penjelasan mengenai komponen biaya, dasar pengenaan, serta layanan yang diterima akan membantu masyarakat mengambil keputusan secara lebih sadar.
Digitalisasi Buka Ruang Masyarakat Urus Administrasi Sendiri
Di sisi lain, perkembangan pelayanan pemerintah berbasis digital membuka ruang yang semakin besar bagi masyarakat untuk memahami dan menyiapkan sendiri berbagai persyaratan administrasi yang memang dapat dilakukan secara mandiri.
Pemerintah terus mendorong pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan transparan. Akses informasi yang semakin luas memungkinkan masyarakat mempelajari persyaratan layanan tanpa harus selalu menganggap proses administrasi sebagai sesuatu yang rumit.
Kemudahan ini seharusnya dimanfaatkan oleh pelaku UMKM.
Sebelum menggunakan jasa pihak lain, masyarakat dapat terlebih dahulu mempelajari persyaratan dan menyiapkan dokumen yang memang dapat mereka siapkan sendiri. Dengan begitu, masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai proses yang sedang dijalankan.
Namun, hal tersebut bukan berarti seluruh proses pendirian PT harus dilakukan sendiri tanpa bantuan profesional. Penggunaan jasa notaris tetap mengikuti ketentuan yang berlaku, terutama untuk bagian-bagian yang memang memerlukan kewenangan dan layanan profesional.
Pemahaman terhadap proses administrasi justru membuat masyarakat lebih mampu membedakan antara kewajiban pembayaran kepada negara dengan biaya jasa atau kebutuhan lain yang muncul dalam proses pendirian perusahaan.
Kemudahan Berusaha Harus Diikuti Transparansi
Semangat penyederhanaan perizinan dan kemudahan berusaha juga sejalan dengan perhatian pemerintah terhadap penguatan UMKM. Presiden Prabowo Subianto telah menekankan pentingnya penyederhanaan proses perizinan dan sertifikasi agar pelaku UMKM lebih mudah menjalankan serta mengembangkan usahanya.
Namun, kemudahan berusaha tidak berhenti pada penyederhanaan aturan.
Transparansi biaya dan kemudahan memperoleh informasi juga merupakan bagian penting dari pelayanan kepada masyarakat.
Masyarakat yang hendak mendirikan perusahaan berhak mengetahui apa yang mereka bayar, kepada siapa pembayaran dilakukan, dan untuk keperluan apa biaya tersebut dikeluarkan.
Ketika pemerintah telah membuka akses informasi dan memperluas layanan digital, masyarakat pun perlu mengambil peran lebih aktif. Pelajari persyaratannya, siapkan sendiri bagian yang memang dapat dilakukan sendiri, dan gunakan jasa profesional pada bagian yang memang memerlukannya.
Dengan cara itu, pendirian perusahaan menjadi lebih mudah dipahami. Bukan karena seluruh proses harus dilakukan sendiri, melainkan karena masyarakat mengetahui prosesnya, memahami biayanya, dan tidak lagi melihat legalitas usaha sebagai sesuatu yang serba rumit.”(Tim/Red)
