Gresik,peloporkrimsus.com – Aliansi mahasiswa dan pemuda Bawean suarakan aspirasi hingga kritisi kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik untuk keadilan dan pelayanan publik. Aksi ini digelar di Alun-Alun Sangkapura, Bawean, pada Kamis (24/9/2026) sore.
Puluhan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Bawean, membentangkan spanduk bertuliskan “Menolak Lupa September Hitam, Pentas Rakyat: Evaluasi Total Tata Kelola Pemerintah Kabupaten Gresik” sebagai bentuk perlawanan atas kebijakan publik yang dinilai tumpul dan tidak berpihak.
Berawal dari kelangkaan bahan pokok dan ketidakpastian moda penyeberangan bukan masalah musiman. Hal itu adalah bukti nyata ketiadaan skema mitigasi permanen dari Pemerintah Kabupaten Gresik dalam menjamin hak dasar warga kepulauan. Dampak dari abainya pemerintah daerah ini kian terasa di sektor kesehatan. RSUD Umar Mas’ud Bawean yang menjadi tumpuan utama masyarakat Bawean masih tertahan di kelas D dengan fasilitas dan sumber daya medis yang amat minim.
Akibatnya, penanganan darurat mulai dari pasien operasi hingga ibu hamil yang membutuhkan rujukan ke daratan Jawa sering kali berpacu dengan maut akibat ketiadaan kapal penyeberangan yang pasti.
Koordinator Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Bawean, Saiq Khayran mengecam hingga menelanjangi atas kinerja pemangku kebijakan. “Jangan terus-terusan bersembunyi di balik alasan cuaca ekstrem! Krisis ini berulang bukan semata karena alam, melainkan karena kebebalan kebijakan dan ketiadaan niat Pemerintah Kabupaten Gresik untuk menghadirkan solusi permanen,” ujarnya.
Saiq Khayran menegaskan, bahwa masyarakat Bawean dibiarkan bertarung sendiri. Kami muak dengan retorika manis di panggung politik! Peningkatan status RSUD Umar Mas’ud Bawean ke kelas Cdan kepastian moda penyeberangan adalah hak hidup warga Bawean yang wajib dipenuhi, bukan hadiah yang harus kami pengemiskan.
Aksi ini berlangsung damai dan tertib, namun mampu membuka mata warga Bawean untuk bersama-sama melihat dan bangkit bersuara.
Dalam aksi damai tersebut, aliansi mahasiswa dan pemuda Bawean menyatakan sikap sebagai berikut: Mendesak Pemerintah Kabupaten Gresik untuk menjamin konektivitas Bawean-Gresik dengan menyusun skema transportasi alternatif yang terintegrasi dan berkelanjutan; Mendesak Pemerintah Kabupaten Gresik untuk menindaklanjuti program pembangunan dermaga plengsengan sebagai jalur pelayaran kapal RORO (Roll-on/Roll-off) rute Bawean-Gresik; Mendesak Pemerintah Kabupaten Gresik untuk menjadikan KMP Drajat Paciran sebagai transportasi reguler rute Bawean-Gresik; Mendesak Pemerintah Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Pulau Bawean, disertai dengan meningkatkan status RSUD Umar Mas’ud Bawean dari kelas D ke Kelas C; Mendesak Pemerintah Kabupaten Gresik untuk mengusulkan RUU Daerah Kepulauan masuk Prolegnas maksimal tahun 2027.
(FR)
