Gresik,peloporkrimsus.com – Persoalan pelayanan kesehatan di Pulau Bawean kembali mendapat sorotan tajam. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Umar Mas’ud Bawean yang menjadi salah satu fasilitas kesehatan utama masyarakat Bawean dinilai masih menghadapi sejumlah persoalan serius, mulai dari keterbatasan tenaga kesehatan, ketersediaan obat-obatan, hingga fasilitas penunjang medis yang belum optimal.
Keluhan masyarakat juga mengarah pada pelayanan laboratorium dan pemeriksaan rontgen. Keterbatasan layanan tersebut dinilai menjadi persoalan krusial karena pemeriksaan penunjang merupakan bagian penting dalam membantu tenaga medis memastikan kondisi pasien sebelum menentukan tindakan medis.
Bagi masyarakat Bawean, persoalan tersebut tidak sesederhana antrean atau keterbatasan fasilitas rumah sakit. Kondisi geografis sebagai wilayah kepulauan membuat pilihan layanan kesehatan masyarakat jauh lebih terbatas dibandingkan wilayah daratan. Ketika pemeriksaan tertentu tidak dapat dilakukan secara optimal di RSUD Umar Mas’ud, pasien berpotensi harus mencari layanan di tempat lain atau dirujuk keluar pulau.
Persoalannya kemudian bukan hanya soal fasilitas kesehatan, tetapi juga persoalan akses. Perjalanan keluar Bawean membutuhkan transportasi laut yang tidak selalu tersedia secara pasti. Dalam situasi pasien membutuhkan penanganan segera, keterlambatan akses dapat menjadi persoalan serius.
Koordinator Aliansi Mahasiswa-Pemuda Bawean (AMPB), Saiq Khayran, menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan di Bawean masih membutuhkan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Gresik.
“Sangat disayangkan. RSUD Umar Mas’ud adalah fasilitas kesehatan utama yang menjadi tumpuan masyarakat Bawean. Tetapi ketika tenaga kesehatan terbatas, obat tidak selalu tersedia, kemudian layanan laboratorium dan rontgen juga dikeluhkan masyarakat, pertanyaannya sederhana: Masyarakat Bawean harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak di mana?” ujar Saiq, pada Sabtu (26/9/2026).
Menurutnya, pemerintah tidak boleh melihat persoalan tersebut hanya sebagai keterbatasan teknis rumah sakit. Sebab, bagi masyarakat kepulauan, keterbatasan satu fasilitas kesehatan dapat berdampak lebih besar karena tidak banyak alternatif yang dapat diakses dengan cepat.
“Jangan melihat persoalan ini hanya sebagai urusan internal rumah sakit. Di Bawean, ketika satu layanan tidak tersedia, masyarakat tidak bisa begitu saja berpindah ke rumah sakit lain seperti di daratan. Mereka harus memikirkan jarak, biaya, transportasi laut, bahkan kondisi cuaca. Karena itu, standar pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan harus memperhitungkan kondisi geografis masyarakatnya,” tegasnya.
Saiq juga menyoroti keluhan masyarakat terkait layanan laboratorium dan rontgen. Menurutnya, keberadaan fasilitas tersebut bukan sekadar pelengkap rumah sakit, melainkan bagian penting dari pelayanan medis.
“Laboratorium dan rontgen bukan fasilitas tambahan yang bisa dianggap sepele. Dokter membutuhkan pemeriksaan penunjang untuk memastikan kondisi pasien. Jangan sampai masyarakat sudah datang ke rumah sakit, tetapi pemeriksaan yang dibutuhkan tidak dapat dilakukan secara optimal. Pada akhirnya pasien harus mencari layanan di luar Bawean, padahal akses keluarnya sendiri tidak mudah,” katanya.
Ia menilai kondisi tersebut menjadi ironi bagi masyarakat Bawean yang selama ini menghadapi persoalan akses transportasi laut. Jika layanan kesehatan di dalam pulau belum mampu memenuhi kebutuhan pasien, sementara akses menuju layanan kesehatan di luar pulau juga menghadapi berbagai kendala, maka masyarakat berada dalam posisi yang rentan.
“Jangan sampai masyarakat Bawean berada dalam situasi: Rumah sakit ada, tetapi layanan yang dibutuhkan tidak tersedia; Sementara ketika harus dirujuk keluar pulau, transportasinya juga belum tentu siap. Kalau kondisi seperti ini terus dibiarkan, yang dipertaruhkan bukan sekadar kenyamanan pasien, tetapi keselamatan manusia,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang tidak boleh dipersempit hanya melalui pendekatan administratif.
“Pelayanan kesehatan itu menyangkut kebutuhan dasar sekaligus keselamatan manusia. Karena itu, jangan membatasi pelayanan kesehatan hanya dengan norma administratif yang kaku. Pemerintah harus melihat kebutuhan riil masyarakat Bawean. Kalau kondisi geografisnya berbeda, maka kebijakannya juga harus mampu menyesuaikan,” terangnya.
Saiq mendesak Pemerintah Kabupaten Gresik untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pelayanan RSUD Umar Mas’ud. Evaluasi tersebut, menurutnya, tidak boleh berhenti pada persoalan bangunan atau administrasi rumah sakit, tetapi harus menyentuh kebutuhan nyata masyarakat, mulai dari pemenuhan tenaga kesehatan, ketersediaan obat-obatan, penguatan laboratorium, layanan rontgen, hingga mekanisme rujukan pasien.
“Pemerintah Kabupaten Gresik jangan menutup mata. Persoalan ini membutuhkan langkah konkret dan terintegrasi. Bukan hanya menambah fasilitas di atas kertas, tetapi memastikan fasilitas itu benar-benar berfungsi dan bisa digunakan masyarakat ketika mereka membutuhkannya,” pungkas Saiq.
Sorotan terhadap RSUD Umar Mas’ud tersebut sekaligus menjadi pengingat bagi Pemerintah Kabupaten Gresik bahwa persoalan kesehatan di wilayah kepulauan membutuhkan kebijakan yang lebih serius, adaptif, dan terintegrasi. Sebab bagi masyarakat Bawean, keterlambatan memperbaiki layanan kesehatan bukan sekadar persoalan pelayanan publik, melainkan dapat bersinggungan langsung dengan keselamatan pasien.
(FR)
