JAKARTA,Peloporkrimsus.com – Perkara gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memang berakhir dengan gugatan dinyatakan gugur. Namun, pernyataan penggugat, Mercy Sihombing, setelah pembacaan putusan justru memunculkan kembali sorotan terhadap persoalan prosedur, transparansi, dan integritas administrasi pendidikan.
Dalam konferensi pers seusai pembacaan putusan perkara Nomor 255/G/2026/PTUN.JKT di PTUN Jakarta, Kamis (12/11/2026), Mercy mengungkapkan bahwa gugatan tersebut berawal dari keresahan pribadinya terhadap persoalan yang menurutnya menyangkut prinsip kejujuran, kerja keras, dan kepatuhan terhadap prosedur pendidikan.
Ia bahkan mengaku pertama kali mengajukan gugatan seorang diri, sebelum bertemu dengan tim kuasa hukum yang kemudian mendampinginya dalam proses persidangan.
“Saya memasukkan gugatan itu sendirian, belum bertemu dengan para kuasa hukum yang hebat-hebat ini. Saya memasukkan gugatan ini sendirian karena saya resah,” ujar Mercy.
Berawal dari Keresahan, Mercy Pertanyakan Prosedur Pendidikan
Mercy menjelaskan, keberadaan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi objek sengketa memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme dan prinsip keadilan dalam dunia pendidikan.
Sebagai pihak yang berkecimpung dalam pendidikan nonformal melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Mercy Smart, ia mengaku memiliki perhatian khusus terhadap persoalan tersebut.
Menurutnya, proses pendidikan dan pengakuan atas kualifikasi akademik harus dijalankan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Tidak boleh ada standar ganda dalam penerapan aturan administrasi pendidikan.
Sebelum membawa persoalan tersebut ke PTUN, Mercy mengaku telah berupaya meminta penjelasan melalui surat kepada Menteri Pendidikan. Ia juga menyatakan telah mengirimkan surat kepada Presiden, tetapi tidak memperoleh jawaban sebagaimana yang diharapkannya.
“Saya sudah bersurat ke Menteri, mempertanyakan dan meminta penjelasan bagaimana ini bisa terjadi. Kemudian saya juga mengirim surat kepada Presiden. Itu juga tidak dijawab,” tuturnya.
Gugatan Gugur, Mercy Sampaikan Pesan Terbuka kepada Gibran
Dalam konferensi pers tersebut, Mercy menyampaikan rasa syukur atas putusan majelis hakim PTUN Jakarta yang menyatakan gugatan gugur setelah objek sengketa dicabut oleh pihak tergugat.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa substansi persoalan pendidikan tetap perlu menjadi perhatian publik.
Menurut Mercy, pendidikan tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan dokumen administratif. Kejujuran, kualitas, dan kepatuhan terhadap prosedur harus menjadi prinsip utama dalam setiap proses pengakuan pendidikan.
Pernyataan Mercy kemudian secara langsung ditujukan kepada Gibran Rakabuming Raka. Ia menyampaikan pesan agar Gibran tetap berupaya membuktikan kualitas pendidikannya.
“Pesan saya kepada Mas Gibran, ayo bangkit. Bila perlu, raih ijazah setara SMA di Paket C,” katanya.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu sorotan dalam konferensi pers. Mercy menegaskan bahwa persoalan pendidikan bukan semata-mata mengenai seseorang menempuh pendidikan di dalam atau luar negeri, melainkan bagaimana proses pendidikan tersebut dapat memenuhi persyaratan dan menghasilkan dokumen kelulusan yang diakui sesuai ketentuan.
Soroti Integritas Pendidikan, Ajak Publik Tidak Abai
Lebih lanjut, Mercy mengajak masyarakat untuk tidak mengabaikan persoalan integritas dalam dunia pendidikan. Baginya, kualitas pendidikan nasional harus dibangun melalui sistem yang menjunjung tinggi kejujuran, etika, moral, dan kesetaraan penerapan aturan.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada media massa yang telah memberitakan perkembangan perkara tersebut. Menurutnya, pemberitaan media membantu masyarakat mengetahui persoalan yang selama ini diperjuangkannya.
Dalam konferensi pers itu, Mercy didampingi tim kuasa hukumnya, di antaranya Prof. Denny Indrayana dan Herianto.
Turut hadir peneliti kebijakan publik Dr. Bonatua Silalahi, S.Si., M.E., yang dikenal sebagai penulis buku Ijazah Gibran Juga Tidak Ada, Hasil Riset Berbasis Empiris. Seorang perwakilan Partai Ummat juga hadir dan menyampaikan pandangannya kepada awak media.
Masing-masing narasumber memberikan keterangan dengan perspektif berbeda mengenai perkembangan perkara dan persoalan dokumen pendidikan Gibran.
Putusan PTUN: Gugatan Dinyatakan Gugur
Sebagai informasi, gugatan dalam perkara Nomor 255/G/2026/PTUN.JKT diajukan oleh PT Mercy Toga Kirana.
Dalam persidangan pada Kamis (12/11/2026), majelis hakim PTUN Jakarta menyatakan gugatan tersebut gugur setelah objek sengketa dicabut oleh pihak tergugat.
Selain itu, penggugat dibebani biaya perkara sebesar Rp457.000.
Putusan tersebut menjadi penanda berakhirnya proses gugatan dalam perkara ini. Namun, perdebatan mengenai pentingnya transparansi, kepastian prosedur, dan integritas administrasi pendidikan tetap menjadi isu yang patut mendapat perhatian publik.
Sebab, dalam dunia pendidikan, kepercayaan publik tidak cukup dibangun melalui dokumen. Kepercayaan juga membutuhkan proses yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.”(Tim)
