BATULICIN, peloporkrimsus.com – Desa Pulau Burung, yang terletak di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, masih terjebak dalam kegelapan meskipun jaringan listrik dari PLN telah terpasang. Harapan warga untuk menikmati penerangan kembali disuarakan dalam Reses Tahap III Anggota DPRD Tanah Bumbu, Abdul Rahim, yang berlangsung pada Jumat (22/8/2025) di halaman rumahnya, Desa Sejahtera.
Kepala Desa Pulau Burung, Saidina, mengungkapkan kepada anggota DPRD bahwa masalah listrik bukan disebabkan oleh keterlambatan PLN, melainkan terhambat oleh izin lintasan kabel yang harus melewati muara selat laut sejauh 186 meter. Izin tersebut belum dikeluarkan oleh Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Kotabaru–Tanah Bumbu.ada apa ?Pungkasnya
“Jika boleh saya usul, mohon agar penerangan listrik dari PT.PLN di Desa Pulau Burung segera direalisasikan. Kabel dan tiang listrik serta dua trafo berkapasitas masing-masing 100 KVA sudah terpasang lengkap , namun kami masih terkendala izin lintasan dari KSOP. Kami berharap bisa segera merasakan penerangan listrik agar warga tidak lagi seperti di anak tirikan dan seperti belum menikmati kemerdekaan karena belum menikmati penerangan listrik dari PT.Pln yang kami idam idamkan ,” ujar Saidina, dengan nada mengkritik pihak KSOP yang dianggap memperlambat proses tersebut.
Selain masalah listrik, Saidina juga menyoroti status hukum Desa Pulau Burung dan Pulau Suwangi yang kini ditetapkan sebagai kawasan cagar alam. Ia menilai keputusan ini tidak adil bagi masyarakat yang telah memiliki alas hak atas tanah sejak tahun 1920, sementara penetapan cagar alam baru dilakukan pada tahun 1984.
Dalam reses tersebut, Abdul Rahim didampingi oleh kepala Desa Sejahtra dan Babinsa tokoh masyarakat ,tokoh pemuda ,tokoh agama dan ratusan warga yang berhadir “Kami merasa sedih sudah 80 tahun merdeka namun warga Pulau burung belum menikmati listrik dan lebih sedih lagi desa kami disebut cagar alam, padahal sebelumnya ada bukti surat kepemilikan tanah. Sekarang malah berubah menjadi taman wisata alam. Tolong sampaikan kepada publik, kami ini masih belum merdeka. Pancasila seolah hanya sampai pada sila ke-4, karena sila ke-5 tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum kami rasakan,” keluhnya dengan nada kesal.
Menanggapi aspirasi tersebut, Abdul Rahim, yang menjabat sebagai Ketua Badan Kehormatan DPRD Tanah Bumbu, akan memperjuangkan apa yang di inginkan warga , mengonfirmasi bahwa secara teknis jaringan listrik di Pulau Burung sudah siap. “Jaringan tegangan rendah (TR) dan tegangan menengah (TM) telah terpasang hampir satu tahun, termasuk dua unit trafo berkapasitas 100 KVA. PLN juga telah membangun tiang penyeberangan kabel melintasi selat muara sepanjang 186 meter. Begitu izin dari KSOP keluar, PLN akan segera menyalakan listrik di Pulau Burung,” jelasnya.
Dengan harapan yang masih menyala, warga Pulau Burung menanti kehadiran listrik dari PT PLN yang akan membawa perubahan berarti bagi kehidupan mereka. Apakah suara mereka akan didengar? Hanya waktu yang bisa menjawab.”(Team)
