Bima, Peloporkrimsus.com – Perlu kita ketahui bersama baru baru ini kabupaten bima sudah tidak termasuk dalam daerah tertinggal menurut penilain pemerintah pusat, itu artinya ada puluhan miliard dana anggaran transfer pusat yang tidak lagi kita dapatkan.
Pemda bima tentu mengalami goncangan hebat secara keuangan, harus segera mencari sumber baru untuk menutupi keuangan itu. Pertanyaannya dari mana pemda bima mendapatkan anggaran itu, sementara beban daerah akan terus bertambah.
Ini dampak dari sejak awal tidak melakukan rencana antisipasi ketika ini terjadi, “tiba masa tiba akal” istilah ini selalu berkaitan dengan kinerja pemimpin dan birokrasi kita, ini yang salah. Ketergantungan kita akan dana pusat sama halnya dengan ketergantungan indonesia akan pinjaman luar negeri.
Cara kerja ini harus segera dirubah, managemen dan tata kelola daerah harus diletakan pada ahlinya sehingga apa yang sudah tertuang dalam rencana kerja dan rencana aksi terarah dan tercapai tujuannya.
Bagaimana mau mendorong daerah untuk berkembang sementara ahli tidak ditempatkan pada tempatnya ini salah satu bentuk kesalahan tata kelola birokrasi kita, kenapa bisa terjadi demikian tentu jawabannya adalah ketidak mampuan pemimpin memahami unsur unsur sumberdaya yang ia pimpin. Lebih parah lagi ketika campurtangan kepentingan partai politik pengusung dalam penempatan birokrasi, ini sebenarnya baik kalau partai politik mampu melihat sumberdaya yang didorong.
Seharusnya pemimpin memiliki peta sumberdaya birokrasi dan peta sumberdaya daerah sehingga ia tidak buta dalam menjalankan visi misi pembangunan yang sudah direncanakan.
Sebagai pemimpin yang faham atas itu semua bupati bima seharusnya bisa melahirkan kebijakan yang mampu mendorong pendapatan asli daerah sebagai solusi menutupi keuangan itu.
IDP – DAHLAN seharusnya dari awal mendorong percepatan investasi pembangunan ibu kota kabupaten sebagai pusat bisnis dan jasa sehingga akan tercipta geliat investasi yang akan memberikan dampak pada meningkatnya nilai pajak dan retribusi daerah. Selain itu, pertanian, peternakan dan kelautan harus sepenuhnya di topang dengan teknologi dan industrialisasi pada sektor ini sehingga mampu menambah produksi.
Pembangunan pusat pusat pertumbuhan harus juga dilakukan dalam upaya membentuk pola mobilisasi barang dan jasa, sehingga terbangun jaringan sistem perekonomian dan lalu lintas barang yang efektif.
Bila ini dilakukan, tidak selamanya kita bergantung pada transfer dana dari pusat dan kemadirian daerah akan tercipta dengan baik. Zangaji Sape. (MUCH)
