Gresik, peloporkrimsus.com – Arsip penting milik Kantor UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Bawean ditemukan berserakan didepan samping kantor. Parahnya lagi, tumpukan itu merupakan arsip penting yang diketahui akan dijual secara kiloan kepada pembeli (rongsokan). Hal ini, tentunya telah abaikan prosedur pemusnahan dokumen arsip. Pemusnahan secara sembarangan bisa melanggar hukum.
Kejadian bermula saat awak media mendatangi Ketua Koordinator PKH dan YAPIM kecamatan Sangkapura pada hari Selasa (25/02/2025) sekira pukul 09:00 WIB, untuk minta klarifikasi terkait pencairan bantuan anak yatim. Seusai wawancara, saat hendak pulang tiba-tiba dikejutkan dengan banyaknya kertas yang berserakan di sekitar pintu keluar, setelah dilihat kertas tersebut merupakan arsip tahun 2017, 2018, 2020 milik Kantor UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Bawean.
Dilokasi itu, terlihat ada dua tumpukan yang terpisah. Tumpukan pertama terdiri dari arsip-arsip yang lagi dimasukkan kedalam karung oleh pembeli dan tumpukan kedua terlihat ada kerdus, kertas, umbul-umbul merah putih. Saat ditanyakan kepada pembeli, Sunarto mengatakan bahwa barang ini dibeli secara kiloan dengan harga Rp500,00
Sunarto mengungkapkan, awalnya ditelepon oleh salah satu pegawai kantor berinisial NL yang berniat ingin menjual barang-barang tersebut. Tanpa pikir panjang, Sunarto mendatangi kantor dan mulai memasukan barang-barang tersebut kedalam karung dan ditimbang dengan berat total sekitar 40 kilogram dan dibawa pulang, Selasa (25/02/2025).
Setelah masalah ini diketahui dan ramai diperbincangkan
banyak orang, pada sore harinya pegawai kantor menelepon kembali dengan maksud meminta semua barang yang dibeli dan dibawa pulang untuk diantarkan kembali ke kantornya, ucap Sunarto kepada awak media saat ditemui di rumah kontrakannya pada Jum’at (28/02/2025).
Menindaklanjuti temuan tersebut, awak media bersama salah satu anggota LSM Triga Nusantara Wilker Bawean, Abdul Latip mendatangi Kantor UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Bawean untuk minta klarifikasi, Senin (3/3/2025).
Kepala Kantor UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Bawean, Ahmat Taufik saat ditemui awak media menyampaikan bahwa di kantornya saat itu lagi bersih-bersih semua arsip dikeluarkan termasuk bangku dan kursi.
“Arsip yang ditimbang adalah merupakan arsip pajak yang sudah berhenti yang tidak terpakai lagi dan isinya sudah di HKP tiap tahun. Jadi arsip yang sudah 10 tahun ke bawah sudah dihapus, artinya sudah wajib untuk dihilangkan, ujarnya.
Ahmat Taufik mencoba menepis dengan temuan awak media. Ia mengatakan, jika arsip itu tidak semuanya ditimbang kepada pembeli barang bekas (rongsokan) karena belum dipilah-pilah termasuk foto dalam pigura, namun ia mengiyakan kalau arsip tersebut dijual secara kiloan beserta kerdus dan barang bekas lainnya.
“Arsip yang masih terpakai masih aman tersimpan didalam kantor, mulai tahun 2020 ke atas. Sedangkan arsip di tahun 2017 yang sudah tidak terpakai, mau dibilang penting sudah tidak penting lagi karena sudah tidak terpakai,” ucapnya.
Abdul Latif menyikapi hal tersebut, mulai berani angkat bicara dengan tegas. Pihak UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Bawean telah mengabaikan Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan, dilarang melaksanakan pemusnahan arsip tanpa prosedur yang benar.
“Pemusnahan arsip harus ada bukti berita acaranya. Apalagi arsip tersebut berupa kertas yang dijual kiloan ke pembeli barang bekas tanpa dihancurkan terlebih dahulu. Jelas-jelas ini sudah melanggar undang-undang dan ada ancaman pidananya,” pungkas Abdul Latif. (FR)
