TANAH BUMBU, peloporkrimsus.com – DPRD Tanah Bumbu menggelar Rapat Paripurna yang krusial pada Senin (30/6/2025), untuk membahas dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025. Sidang ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Andrean Atma Maulani, dan dihadiri oleh Wakil Ketua H. Hasanuddin, serta berbagai unsur Forkopimda, jajaran SKPD, perbankan, hingga perwakilan Perusda.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Eryanto Rais, yang mewakili Bupati Andi Rudi Latif, menjelaskan bahwa perubahan ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2025 yang ditetapkan melalui Perbup Nomor 36 Tahun 2025. Tujuan utama dari perubahan ini adalah untuk menyelaraskan kebijakan pendapatan dan belanja daerah dengan dinamika ekonomi makro serta kebutuhan pembangunan yang mendesak.
Salah satu poin penting dalam rapat ini adalah proyeksi kenaikan Pendapatan Daerah yang diperkirakan meningkat dari Rp2,928 triliun menjadi Rp3,327 triliun, atau naik sebesar 13,61 persen. Sementara itu, Belanja Daerah diprediksi melonjak dari Rp3,381 triliun menjadi Rp4,124 triliun, mencatat peningkatan signifikan hingga 22 persen. Kenaikan juga terlihat pada sektor Pembiayaan Daerah, yang diperkirakan naik lebih dari 81 persen, dari Rp462 miliar menjadi Rp837 miliar.
Pemerintah daerah optimis bahwa perubahan anggaran ini dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mempercepat pemulihan ekonomi, meningkatkan pelayanan publik, serta menyelesaikan agenda prioritas daerah. Oleh karena itu, sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam proses pembahasan sangat diperlukan.
Eryanto mengungkapkan, “Rincian pendapatan dan belanja akan dibahas lebih lanjut oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama Badan Anggaran DPRD. Kami harap, kesepakatan dapat dicapai dalam waktu dekat.”
Dengan langkah ini, Tanah Bumbu berharap dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kebijakan anggaran yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan daerah.(Team Ipji)
