Tanah Bumbu,peloporkrimsus.com – Rabu, 20 September 2023, Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan bantuan keuangan partai politik, Kabupaten Tanah Bumbu menggelar acara awal kajian yang melibatkan kerjasama antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tanah Bumbu dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lambung Mangkurat.
Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Kepala Kesbangpol Tanah Bumbu, Nahrul Fajri, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Eka Safrudin, serta perwakilan dari berbagai partai politik seperti Partai Golkar, PKS, PPP, PAN, Nasdem, PDI, Gerindra, dan lainnya. Turut hadir pula pimpinan SKPD terkait, serta narasumber dari LPPM Universitas Lambung Mangkurat, seperti Reza Fahlevi.
Dalam sambutannya, Asisten I Eka Safrudin mewakili Bupati Tanah Bumbu, dr. HM Zairullah Azhar, menyambut baik kegiatan ini dan mengucapkan terima kasih kepada LPPM Universitas Lambung Mangkurat atas kerjasama dalam mengerjakan dokumen kajian bantuan keuangan partai politik. Eka Safrudin kemudian membuka kegiatan ekspos awal Kajian Bantuan Keuangan Partai Politik.
Pemberian dan penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik merupakan amanah konstitusi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 dan Permendagri Nomor 78 tahun 2020. Bantuan ini dapat digunakan untuk operasional sekretariat partai politik, pendidikan politik melalui workshop, seminar, dialog, dan pertemuan partai politik lainnya. Bupati Tanah Bumbu berharap agar bantuan ini digunakan secara proporsional, bebas dari konflik kepentingan, dan bebas dari korupsi, serta diawasi oleh badan pemeriksa keuangan.
Bupati juga menekankan bahwa bantuan keuangan partai politik dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Tanah Bumbu. Kepala Kesbangpol Nahrul Fajri mengungkapkan rencana peningkatan anggaran, tetapi tetap bergantung pada kemampuan keuangan daerah. Tim dari LPPM Universitas Lambung Mangkurat menjelaskan materi yang berkaitan dengan bantuan keuangan dan batas sumbangan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.
Dalam upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan bantuan keuangan partai politik, acara awal kajian ini menjadi langkah positif. Semua pihak yang hadir, termasuk pemerintahan, partai politik, dan lembaga penelitian, berkomitmen untuk menjaga agar dana ini digunakan dengan bijak dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Dengan harapan bahwa bantuan keuangan ini akan benar-benar memberikan kontribusi positif bagi demokrasi di Kabupaten Tanah Bumbu, semoga semangat untuk terus memperkuat fondasi demokrasi dan meningkatkan partisipasi publik dalam proses politik. dan Semoga kerjasama yang terjalin hari ini akan berbuah hasil yang baik untuk kemajuan demokrasi dan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih kepada semua yang telah hadir dan berpartisipasi dalam acara ini ucap zairullah. (Nata/team)
