BATULICIN,Peloporkrimsus.com – Bupati Tanah Bumbu, dr.H.M. Zairullah Azhar, secara resmi membuka Workshop Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Jumat (20/9/2024). Acara tersebut diselenggarakan di Hotel Galaxy, Banjarmasin, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Zairullah juga menyerahkan sertifikat hasil evaluasi akuntabilitas kepada 41 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemkab Tanah Bumbu. Peringkat pertama diraih oleh Bappedalitbang, diikuti oleh Dinas Dukcapil, RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor, Kecamatan Karang Bintang, dan Sekretariat Daerah.
Bupati Zairullah menyatakan bahwa pemerintah daerah menyambut baik pelaksanaan Workshop SAKIP ini. Ia berharap agar seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan penuh keseriusan, sehingga mampu mengimplementasikan SAKIP secara efektif. Menurutnya, penerapan SAKIP yang benar akan mendorong perencanaan yang lebih berorientasi pada hasil dan evaluasi kinerja yang lebih terukur.
“Pelaporan yang berorientasi hasil ini sangat penting dalam mendukung terwujudnya visi kita bersama, yaitu Tanah Bumbu yang Maju, Mandiri, Religius, dan Demokratis,” ujar Bupati Zairullah.
Kepala Bagian Organisasi Setda Tanah Bumbu, Arif Rahman Hakim, menambahkan bahwa workshop ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien. Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong perbaikan sistem akuntabilitas di setiap instansi pemerintah, sehingga pencapaian kinerja dapat lebih tepat sasaran dan berorientasi pada hasil nyata.
“Selain itu, workshop ini juga bertujuan untuk memperkuat pemahaman perangkat daerah agar mampu menerapkan konsep SAKIP dengan baik di setiap unit kerja mereka,” kata Arif.
Acara workshop yang berlangsung selama dua hari, mulai 20 hingga 21 September 2024, ini turut dihadiri oleh Sekda Ambo Sakka, para asisten, seluruh kepala SKPD, dan kasubag perencanaan dari masing-masing SKPD.
Narasumber dari Kementerian PAN-RB dan Kemendagri Berbagi Ilmu
Sebagai narasumber utama, hadir Budi Prawira, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan II Kementerian PAN-RB, serta Eko Wulandaru, Kepala Sub Direktorat Wilayah III Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Kemendagri. Selain itu, Umu Nur Hanifah, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Kemenpan RB, dan Siti Norbayah, yang diwakili oleh Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Provinsi Kalimantan Selatan, turut menyampaikan materi.
Dengan adanya workshop ini, diharapkan seluruh perangkat daerah dapat meningkatkan pemahaman mereka terkait akuntabilitas kinerja dan mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.”(Team)
