BANJARMASIN, peloporkrimsus.com – Anggota DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), Dirham Zain, menekankan pentingnya sanksi tegas dalam tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) yang tengah dibahas dalam Rapat Paripurna, Rabu (26/2/2025). Ia menilai, regulasi yang kuat dengan sanksi jelas akan memastikan efektivitas pelaksanaannya di lapangan.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyoroti dua aspek utama dalam penyusunan Raperda, yaitu kejelasan sanksi bagi pelanggar dan perbaikan struktur bahasa agar lebih mudah dipahami semua pihak.
Tiga Raperda yang saat ini dalam tahap pembahasan meliputi Pedoman Pembiayaan Tahun Jamak Provinsi Kalsel, Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Kalsel, dan Penyelenggaraan Penanaman Modal. Dirham menegaskan bahwa ketentuan dalam regulasi harus memiliki daya ikat yang kuat dengan mencantumkan sanksi yang tegas.
“Tanpa sanksi yang jelas, regulasi hanya akan menjadi aturan di atas kertas tanpa kekuatan eksekusi yang nyata,” ujarnya.
Selain itu, Dirham juga menekankan perlunya penyempurnaan bahasa dalam penyusunan Raperda agar tidak menimbulkan multitafsir. Ia menilai, regulasi yang disusun dengan bahasa yang jelas dan sistematis akan lebih mudah dipahami oleh pemerintah daerah maupun masyarakat.
Sebagai mantan Staf Khusus Bidang Politik Gubernur Kalsel di era HM Sjachriel Darham, Dirham berpengalaman dalam menilai efektivitas kebijakan daerah. Ia berharap, penyempurnaan dalam Raperda ini dapat menciptakan regulasi yang lebih aplikatif dan berdampak positif bagi masyarakat Kalsel.
Menyikapi hal ini, Pemprov Kalsel menyatakan dukungan penuh terhadap pembahasan Raperda yang tengah berlangsung. Asisten III Pemprov Kalsel, Achmad Bagiawan, menegaskan bahwa pemerintah provinsi siap menyelaraskan Raperda dengan semangat penyederhanaan regulasi, tanpa mengabaikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami mendukung penyusunan Raperda ini agar menjadi regulasi yang efektif dan bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.
Masukan dari Dirham Zain mendapat perhatian serius dari anggota DPRD lainnya. Diharapkan, dengan adanya pembahasan lebih lanjut, Raperda ini dapat disempurnakan agar benar-benar menjawab kebutuhan daerah dan memastikan kepatuhan semua pihak terhadap regulasi yang ditetapkan.”(Team)
