TANAH BUMBU, peloporkrimsus.com – Dalam upaya memperkuat sinergi pengawasan dan memperbaiki tata kelola keuangan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) secara virtual bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada Rabu, 23 Juli 2025.
Kegiatan penting ini dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Tanah Bumbu, dan turut dihadiri oleh sejumlah anggota dewan, serta Asisten II Bidang Ekonomi dan Pemerintahan Sekretariat Daerah Tanah Bumbu, Arianto Rais, SH., MM.
Rakor yang digelar melalui Zoom Meeting tersebut menghadirkan narasumber utama dari BPKP, Bapak Arianto, yang menyampaikan pemaparan mendalam terkait pentingnya sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran daerah. Dalam pemaparannya, ia menekankan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat merupakan kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Bapak Arianto juga memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, serta dua pemerintah kabupaten, yakni Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, atas komitmen dan kerja sama yang telah terjalin dengan baik dalam mendukung sistem pengawasan keuangan yang lebih efisien dan efektif.
“Dengan sinergi yang solid antara lembaga legislatif, eksekutif, dan BPKP, kita optimis bisa menciptakan pengelolaan anggaran yang tepat sasaran, serta bebas dari praktik-praktik koruptif,” ujar Arianto dalam sesi presentasi.
Melalui kegiatan ini, DPRD Tanah Bumbu bersama unsur pemerintah daerah bertekad untuk menjadikan perencanaan dan penganggaran sebagai instrumen yang tidak hanya memenuhi aspek administratif, namun juga membawa manfaat langsung bagi masyarakat.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi momentum penting untuk meneguhkan komitmen bersama dalam menciptakan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel, sehingga potensi terjadinya tindakan korupsi dapat dicegah sejak dari hulu.”(Team)
