Bima, Peloporkrimsus.com – Masih ingat dengan tragedi penembakan masa aksi di cabang desa bugis sape? Masih ingat dengan aksi masa menuntut jalan wera sape? Mereka menuntut Bupati Bima hadir ditengah-tengah mereka memberikan solusi untuk mereka disaat mereka cukup membutuhkan sarana itu.
Ok baik dua kejadian itu hanya contoh saja walau memang masih banyak kejadian lainnya apa hubungannya dengam Humas IDP
kebakaran jemggot? Kenapa saya sebut Humas IDP? saya memulai dari bawah, sebab saya suka dari bawah ke atas bukan dari atas kebawah ini juga berkaitan dengan sistem butten up jangan negatif dulu pikirannya hehehe Baik kita buka saja, kenapa saya sebut Himas IDP? Sebab begini saya melihat pemberitaan media hampir semua didominasi oleh berita tentang IDP, wakil bupati hampir tidak memiliki nama dalam berita-berita apa ini juga bagian politik kelompok tertentu menghegemoni semua siaran media sehingga nampak bahwa wakil bupati tidak bekerja atau sebuah power yang menunjukan bahwa hanya IDP yg betul-betul bekrja untuk rakyat.
Sehingga opini ini terbangun dalam masyarkat hanyalah IDP bukan Dahlan. Ini semacam pembunuhan karakter sekaligus pembunuhan karir politik bagi seorang wakil bupati sebab apa, mereka dari awal sudah mengetahui bahwa wakil memiliki power akar rumput yang cukup kuat. Ada rasa ketakutan mereka ketika wakil bupati cukup aktif dalam perang opini yang nantinya akan menjadi lawan kuat mereka dalam pilkada mendatang.
Mereka sudah tau dan cukup paham bahwa IDP sebenarnya tidak punya kekuatan akar rumput buktinya terjadi blokir jalan dan penolakan kehadiran IDP dibeberapa wilayah dan terakhir petani garam talabiu tidak ingin berjumpa dengan IDP ini cukup menandakan bawhwa IDP tidak lagi di butuhkan oleh rakyat karena memang IDP tidak mampu memenuhi janji dan kebutuhan pembangunan daerah.
Masih ingat aksi masa di awal-awal kepemimpinan IDP-Dahlan? Dimana wakil bupati selalu diperintahkan untuk menemui masa aksi ini juga bukti bahwa IDP tidak memiliki kepercayaan diri untuk menemui rakyatnya. Bukan alasan sibuk ya! Patut memang kita akui sibuknya IDP keluar masuk daerah tapi alasan itu tidak logis dan cukup membodohi rakyat. Tiga hari lalu cukup viral di media sosial IDP di panggil KPK, isu ini ramai dibahas dan dipergunjingkan oleh kawan-kawan aktifis maupun rakyat media sosial. Dalam waktu sekejab cukup aktif bantahan maupun klarifikasi atas nama humas pemkab bima terkait keberadaan IDP, soal beda klarifikasi mungkin bisa saja salah informasi yang diterima dan dirilis tapi yang ingin saya tekankan disini seproaktif itukah humas pemkab saat dua aksi diawal tulisan ini mengklarifikasi keradaan bupati?
Saya membaca ada kegagapan dan tekanan psikis ketika isu KPK ini muncul, entah benar atau tidak IDP tersangkut kasus besar saya tidak mau masuk wilayah itu sebab ada hukum yang akan menyelesaikannya “semoga hukum tidak tumpul keatas”.
Isu KPK memang cukup menyita perhatian teman-teman aktifis dan rakyat media sosial, dan bahkan menyita tenaga bahkan kebakaran jemggot “humas IDP” untuk mengkanter isu itu. Salam Pembebasan 17 Agustus 2019 Zangaji Sape. (MUCH)
