Gresik,peloporkrimsus.com – Peralihan kewenangan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk KMP Gili Iyang dari Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Jawa Timur resmi menjadi kewenangan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas III Bawean berlaku sejak 30 April 2025. Namun penyerahan ini baru bisa dilaksanakan pada hari Selasa (6/5) sekira pukul 20:00 WIB, saat keberangkatan kapal KMP Gili Iyang dari Pelabuhan Penyeberangan Bawean tujuan Pelabuhan Paciran.
Kepala Kantor UPP Kelas III Bawean, Zainal Abdul Rahman, S.H.,M.H. mengatakan, peralihan kewenangan tersebut merupakan kebijakan nasional yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Dengan begitu, segala urusan yang berkaitan dengan kapal penyeberangan kini menjadi tanggung jawab penuh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla).
Ia berharap, dengan kewenangan ini pihaknya mampu meningkatkan kualitas layanan dan pengawasan transportasi laut, khususnya di wilayah Pelabuhan Penyeberangan Bawean,” ujarnya.
Zainal biasa disapa, menambahkan bahwa peralihan otoritas ini berlandasakan regulasi yang jelas. Di antaranya; Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor 28 Tahun 2022, PM 4 Tahun 2024, Instruksi Menteri (IM) 3 Tahun 2025, serta Berita Acara Pengalihan Tugas dan Fungsi antara BPTD dan KSOP.
Sebagai implementasi awal peralihan wewenang, Kantor UPP Kelas III Bawean telah mulai menerbitkan SPB untuk KMP Gili Iyang pada Selasa malam (5/5/2025) dari Pelabuhan Penyeberangan Bawean tujuan Pelabuhan Paciran. Kapal jenis roll-on/roll-off (Ro-Ro) ini membawa 130 penumpang dewasa, 4 balita, serta 54 kendaraan yang terdiri dari golongan II 25 unit, golongan III 1 unit, golongan IV A 2 unit, golongan IV B 4 unit, golongan V B 22 unit.
Zainal menyampaikan, dalam proses penerbitan SPB masih dilakukan secara manual. Hal ini karena belum optimalnya integrasi dengan sistem Inaportnet. (FR).
