BATULICIN, peloporkrimsus.com – Ketua Komisi III DPRD Tanah Bumbu, Andi Asdar Wijaya, menyoroti berbagai kendala yang menghambat pelaksanaan program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam rapat kerja yang digelar Di Gedung DPRD Tanah Bumbu pada Kamis (6/2/2025). Pemangkasan anggaran, khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK), serta hambatan teknis dalam implementasi sistem baru menjadi faktor utama yang membuat sejumlah proyek belum berjalan optimal.
Dalam rapat tersebut, Andi Asdar menegaskan bahwa keterlambatan pencairan DAK dari pemerintah pusat berimbas pada berbagai program pembangunan yang belum terealisasi. “Saat ini DAK masih tertunda sesuai arahan dari pusat. Ini berpengaruh pada berbagai program yang belum terealisasi, termasuk perjalanan dinas,” ujarnya.
Selain itu, keterbatasan anggaran juga berdampak pada sektor pariwisata dan Perhotelan , pendidikan, di mana sejumlah pembayaran proyek belum terselesaikan. DPRD berencana mengalokasikan anggaran dalam perubahan mendatang untuk menyelesaikan proyek-proyek yang tertunda.
Di luar masalah anggaran, kendala teknis juga menjadi perhatian serius. Salah satunya adalah penerapan e-katalog versi 6 yang belum berjalan maksimal, meskipun enam pegawai Dinas PUPR telah mengikuti pelatihan. “Kami melihat ada kesenjangan pemahaman dalam penggunaan sistem baru ini, sehingga perlu pendampingan lebih lanjut,” jelas Andi Asdar.
Tak hanya itu, kinerja konsultan perencanaan proyek juga mendapat sorotan. Perencanaan yang kurang optimal berdampak pada tertundanya proses lelang, menyebabkan sejumlah pekerjaan belum dapat dilaksanakan sesuai jadwal. “Banyak pekerjaan yang tertunda karena kendala dalam perencanaan konsultan, sehingga perlu ada evaluasi menyeluruh,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Tanah Bumbu akan menggelar rapat lanjutan pada 12 Februari 2025 guna membahas secara detail solusi terkait anggaran dan proyek yang masih terhambat. Andi Asdar menegaskan pentingnya langkah konkret dari pemerintah daerah agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami berharap pemerintah daerah Tanah Bumbu segera mengambil langkah penyelesaian agar tidak ada lagi proyek yang tertunda, baik di Dinas PUPR, Perkim, maupun Pendidikan,” pungkasnya.
DPRD Tanah Bumbu berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan program pembangunan demi kepentingan masyarakat luas.”(Team)
