Gresik,peloporkrimsus.com – Pemerintah Kabupaten Gresik menetapkan status pulau Bawean darurat bencana karena ratusan rumah warga terdampak banjir bandang dan longsor, Kamis (2/3/2023).
Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani prihatin melihat kondisi bencana yang menerjang masyarakat di pulau Bawean yang terdampak banjir bandang dan longsor. Bupati Gresik Gus Yani meninjau langsung ke beberapa desa titik lokasi yang terdampak untuk mengidentifikasi guna proses penanganan bencana secepatnya, Minggu (5/3/2023) malam.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gresik, mencatat 15 desa di wilayah kecamatan Sangkapura yang terdampak bencana cukup parah, dan 3 desa di wilayah kecamatan Tambak. Lebih dari 400 rumah terendam banjir dan 20 rumah mengalami rusak parah, 8 jembatan, 9 fasilitas umum (Fasum), serta satu sekolah dasar (SD) tertimbun longsor.
Berdasarkan kondisi itu, Pemkab Gresik menetapkan pulau Bawean dengan status darurat bencana. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Gresik memprioritaskan untuk perbaikan rumah rusak parah, saluran air bersih dan jembatan penghubung.
Bupati Gus Yani mengatakan, selain intensitas hujan lebat penyebab adanya bencana alam, penebangan pohon sengon secara besar besaran memicu adanya bencana alam. Dalam musibah bencana alam ini tidak ada korban jiwa, namun hanya korban material.
Gus Yani menghimbau agar penebangan pohon sengon secara masif segera dihentikan, tegasnya.
Komunitas Pecinta Alam (KPA) Matahari wilayah Bawean mulai angkat bicara, menyikapi adanya bencana alam yang sering kali terjadi di pulau Bawean saat hujan lebat. Bung Heri selaku ketua mengatakan, bagi siapapun yang mempunyai tanggungjawab sosial kemanusiaan, bencana alam yang akhir-akhir ini terjadi seharusnya menjadi tolak ukur bahwa bukit-bukit yang gundul, aliran sungai yang rusak total, pergeseran tanah yang ada sebenarnya merupakan pertanda ada apa di Pulau Bawean, ungkapnya.
“Sedikit kalau kita mau kaji ke lapangan, bahwa permasalahan itu sebenarnya 50% ada di bagian hulu, dan 50% lagi ada di bagian tengah dan hilir, ” katanya.
Lebih lanjut, Bung Heri mengungkapkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan tim dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Gresik, kalau kita sikapi adanya bencana alam ini penyebabnya dari hulu yang terletak di wilayah konservasi dan hutan lingkungan hidup milik warga. Berbicara konservasi itu sudah masuk dalam KLHK, untuk mengidentifikasi sebab musabab bencana alam jelas tanggung jawab dari pihak konservasi dan lingkungan hidup.
Dari hasil diskusi dengan tim DLH Gresik setelah melakukan pengidentifikasi dari beberapa titik, mengatakan bahwa hutan-hutan yang ada di hulu sudah banyak yang rusak dan berubah fungsinya.
Selain cuaca yang ekstrem, kerusakan gunung yang gundul juga menjadi faktor yang dominan penyebab adanya bencana alam banjir bandang di pulau Bawean yang semakin parah, tegas Bung Heri.
Masih Bung Heri aktivis pecinta alam menambahkan, bahwa wilayah konservasi yang berbatasan dengan lahan milik warga setempat sampai saat ini belum ada kejelasan di batas ukuran, ditambah lagi dengan keterbatasan personil RKW 11 Bawean untuk mengawasi adanya penebangan pohon di dalam wilayah konservasi maupun di luar konservasi.
“Melihat letak lokasi gunung antara wilayah kecamatan Sangkapura dan Tambak lebih cenderung mengarah ke wilayah kecamatan Sangkapura, hal ini dikarenakan di wilayah kecamatan Sangkapura lebih rendah yang mengakibatkan adanya dampak bencana paling parah. Ia, berharap semoga Pemerintah Kabupaten Gresik segera mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) untuk mengatur larangan penebangan pohon di kawasan hutan yang ada di hulu sepanjang tahun 2023 hingga 2025, guna dilakukan reboisasi kembali di berbagai hutan yang gundul, serta melakukan edukasi ke masyarakat untuk melestarikan alam serta mengevaluasi kembali terkait surat izin pemotongan kayu guna tidak mengancam keselamatan masyarakat Bawean, pungkasnya.
(Fairi)
