Bima, Peloporkrimsus.com – Harusnya yang lebih alot dan kritis dibicarakan publik, dan Elit, adalah soal kebijakan fundamental apa untuk mengatasi problem daerah. Bukan ribut tolak dan lanjut periode kepemimpinan Bupati. Bukan juga soal siapa layak dan pantas jadi ketua DPRD. Didebatkan_pun itu tidak substansial lalu apa Kritis yang tepat ?.
Pointnya siapapun Bupati dan Ketua DPRD terpilh tentu telah diatur dan memenuhi kualifikasi ketentuan syarat dari prosedur demokrasi. Dan itu sangat administratif, formil dan tekhnis yang penting adalah bagaimana publik menggugat matinya nurani dari lemahnya peran legislator dalam inovasi penganggaran, supervisi dan mandulnya prestasi2 hasil legislasi.
“Saya cenderung menyimak belum banyak dari kita yang mempermasalahkan masih jauhnya implementasi aktual dari program dan gagasan ideal dalam visi Bima ramah,”.
Soal pemanfaatan sumber daya laut dipesisir misalnya. Bentangan garis pantai dari Panda melingkar memanjang sampai ke Sampungu, Soromandi, perbatasan dengan Kiwu kabupaten Dompu. Harusnya Hamparan geografis yg eksotis dilimpahi pemandangan dan potensi laut yg melimpah. itu Bupati memiliki rencana apa ? dan menghasilkan apa ? dan menginvestasikan apa.
Seorang Bupati harus punya master plan yg futuristik untuk mengelolanya sebagai sumber pendapatan daerah dan perbaikan mutu kesejahteraan masyarakat di sekitar.
Supaya tidak hanya mengharapkan belas kasihan pemerintah pusat dan provinsi dalam alokasi dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. Desentralisasi harusnya jadi motivasi yg menginsafi kepala daerah untuk lebih kreatif, mandiri dan unggul dalam kontestasi mengatur dan mengelola sumber daya alam di daerah.
Sape, Langgudu dan Wera adalah wilayah yang juga memiliki potensi laut dan garis pantai yg panjang dengan aneka kekayaan biotik dan abiotik laut yang mengagumkan. Semua jenis ikan eksport seperti kerapu, mutiara, rumput laut dan lobster melimpah disediakan alam. Pertanyaanya? apa sudah ada kebijakan mendasar yg mengeksplorasi sumber daya potensial laut ini menjadi komoditas yg unggul sebagai trade mark_nya daerah. Sehingga dapat mendorong tumbuhnya both side effect yaitu pemerintah mendapatkan keuntungan ekonomi, nelayan dan warga sekitar juga menuai kesejahteraan peningkatan pendapatan, lalu apa peran Pemerintah?.
Investor tidak akan menyimpan Uang kalau listrik mati 5x sehari seperti reguler terjadi akhir akhir ini, itu masalah dasar kita di Bima kelangkaan energi.
Bupati Panggil PLN tegas tanyakan masalah dasarnya apa listrik terus mati. Investor juga menolak investasi kalau daerah tidak kondusif suka, ribut dan onar kr itu kepala daerah harus mperbaiki supremasi hukum. Investor ragu investasi kl SDM tidak relevan dengan kebutuhan industri karena itu kepala daerah dan DPR, Dinas PUPR, Bappeda serta badan penanaman modal.
Betapa banyak potensi daerah kita di Kabupaten Bima. Satu saja saya jelaskan di atas, akan membuat kita kaya kalau serius dikelola Pemerintah. Lalu bagaimana capaian IDP -Dahlan dalam pemanfaatan hasil sumber daya pesisir selama kepemimpinan. jangan2 tdk ada kbijakan baru yg sama sekali dibuat.
Lalu kalau menawarkan diri untuk dipilih kembali rasanya kita harus menguji dan mgajukan pertanyaan kritis terkait kualitas dirinya untuk menyusun tata kelola sumber daya alam pesisir, Jika terpilih lagi atau kita bisa mgajukan pertyannya yg sama kepada yang lain yg akan terpilih. Potensi kelautan, pertanian, kehutanan, pertambangan dan peternakan di Bima melaui inovasi teknologi, alih teknologi dan diseminasi teknolgi.
Hampir semua tata kelola pemanfaatan sumber daya alam kita masih sangat tradisional. Petani, Nelayan, penambang dan peternak belum ada pengelolaan sistem pertanian yg base industri demand. Sehingga kita dapat semua manfaat dari sistem tata kelola pertanian kontemporer misalnya jual beli bibit unggul.(Mus/Rif)
Penulis Alvin Sahrir Dosen Aktif STKIP Bima.
