Lampung Utara,peloporkrimsus.com –
DPRD Lampung Utara (Lampura) Menggelar Rapat Paripurna Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Bupati Tahun Anggaran 2021, Senin (13/06/2022).
Tabrani Rajab, selaku juru bicara panitia khusus LKPJ Lampura membacakan catatan kinerja Bupati Lampura tahun 2021 dari berbagai aspek.
“Pansus melihat hasil penyelenggaran pemerintahan daerah dari aspek penyelenggaran Pemerintah Daerah, lalu tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran, lalu kebijakan kepala daerah,” kata dia.
Lanjutnya, LKPJ anggaran tahun 2021 terdapat beberapa kelemahan, seperti sedikitnya narasi yang menyebabkan sulitnya pansus dalam penilaian.
“Pertama tidak dilampirkan piagam penghargaan sehingga bisa dibilang tampa prestasi, kedua tidak ada buku ringkasan LKPJ untuk memudahkan pemahan, ketiga merekomendasikan table pencapaian Bupati, ” ujarnya.
Ia juga mengatakan, DPRD juga menyoroti masalah kemiskinan yang tinggi di Kabupaten Lampura, selain itu juga pansus menyoroti menurunya angka investasi.
“Untuk pendidikan DPRD merekomendasikan menambah tenaga honor untuk Paud, TK, SD, yang masih sangat rendah,” pungkasnya.
Lanjutnya, dibidang kesehatan DPRD menyoriti tingginya angka kemantian ibu dalam persalinan disebabkan oleh ketersediaan infrastruktur yang belum memadai.
DPRD juga menyoroti jalan yang berlubang, dan merekomendasikan penambahan anggaran untuk beberapa wilayah Lampung Utara. (Rizky)
