Probolinggo, peloporkrimsus.com – Salah satu upaya mengantisipasi banjir bila curah hujan tinggi, turun, masyarakat Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo membangun drainase jalan desa yang dananya bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran (TA) 2018.
Namun Disalah satu titik pembangunan drainase tersebut tidak ditemukan papan nama,yang seharusnya sebelum pekerjaan dimulai papan informasi harus terpampang terlebih dahulu dan itu semua sudah melanggar undang-undang keterbukaan informasi publik (KIP),tidak hanya itu kejanggalan-kejanggalan lainnya diantaranya tekait pasir yang digunakan memakai pasir padat/paras yang mutu dan kwalitasnya jelek, pekerjaan itu tidak akan bertahan lama dan akan cepat rusak.
merupakan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui BPD dan ditindak lanjuti oleh tim RKPDes untuk dituangkan dalam Rencana Pembangunan Program Pemerintahan tersebut,akan tetapi di Desa Ngepoh
Pemanfaatan pembangunan drainase adalah sarana untuk memperlancar aliran air baik di musim kemarau maupun di musim penghujan, dan mencegah adanya luapan air ketika hujan lebat saat musim penghujan.
Seharusnya Saluran drainase merupakan bagian yang paling penting dalam sistem pengaliran air dan tata ruang antara lain :
Pembangunan saluran drainase digunakan untuk mengalirkan resapan air hujan dalam lingkungan warga menuju ke badan sungai terdekat, bukan sebaliknya pembangunan asal jadi demi keuntungan pribadi.
“Dengan adanya temuan-temuan didesa ngepoh kecamatan dringu tersebut Ketua LSM GAGAK HITAM akan memberikan informasi atau laporan kepada pihak-pihak instansi terkait khususnya kepada kejaksaan negeri kabupaten probolinggo dan kepada aparat pengawas intern pemerintah (APIP) yang semua anggaran tersebut berasal dari ADD dan DD mulai tahun 2016 sampai 2018”, tegas Samsul huda, kepada media Pelopor.(slm)
