BATULICIN,Peloporkrimsus.com –Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menggelar pelatihan bagi Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra), H.Eka Safrudin, yang mewakili Bupati Tanah Bumbu, Zairullah Azhar, pada Selasa (4/2/2025).
Dalam sambutan tertulisnya, yang dibacakan oleh H.Eka Safrudin, Bupati menegaskan bahwa penyusunan LPPD dan LKPJ merupakan kewajiban konstitusional yang harus disusun secara cermat dan akurat sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Laporan ini bukan sekadar bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat dan DPRD, tetapi juga menjadi refleksi kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Melalui pelatihan ini, diharapkan seluruh peserta dapat memahami tata cara penyusunan LPPD dan LKPJ dengan baik, sehingga mampu menghasilkan laporan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Pemahaman yang diperoleh juga diharapkan dapat diterapkan oleh setiap perangkat daerah guna meningkatkan efektivitas serta akurasi data yang disajikan.
Sebagai informasi, LPPD berisi laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup capaian kinerja serta pelaksanaan tugas pembantuan. Pengukuran kinerja ini menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020. Laporan ini juga menjadi dasar evaluasi dan pembinaan oleh pemerintah pusat.
Sementara itu, LKPJ merupakan laporan yang disusun kepala daerah pada akhir tahun anggaran dan disampaikan kepada DPRD sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan pemerintahan. Laporan ini mencakup hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah serta pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan selama periode kepemimpinan yang berjalan.
Dengan adanya pelatihan ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.”(Team)
