Bima, Peloporkrimsus.com – Saya cukup menyayangkan apa yang dilakukan pemkab bima yang terkesan membuang anggaran percuma, melakukan studi banding dengan membawa 32 orang ke provinsi bali.
Seharusnya dengan minimnya anggaran saat ini bupati bima mampu menghemat, banyak kegiatan yang seharusnya menjadi prioritas untuk jangka pendek termasuk kekurangan air bersih masyarakat diberbagai kecamatan. Ini kebutuhan dasar masyarakat yang wajib dipenuhi oleh negara.
Coba kita lihat diawal tahun 2019 bupati bima membawa rombongan studi banging pariwisata ke labuan bajo NTT, apa outputnya?. Seberapa besar dampak dari studi banding tersebut dengan kinerja aparatur itu, ini tidak sebanding dengan besarnya anggaran untuk kegiatan itu.
Kebijakan buapti bima ini, tidak mencerminkan pemimpin yang betul betul prihatin akan nasib rakyat. Metode studibanding yang dilakukan itu saya rasa bukan lagi solusi bagi aparatur untuk mengembangkan pengetahuan dan inovasi kinerja didunia digital saat ini.
Yang menjadi catatan utama kinerja itu adalah etos kerja dan kemampuan ilmu dan pendidikan yang dimiliki aparatur yang ditempatkan pada masing masing posisi itu. Ini juga yang pernah saya ungkapkan pada tulisan yang lulu bahwa Bupati Bima tidak faham peta SDM aparaturnya sehingga tidak banyak pertimbangan menempatkan aparatur pada tempat yang memang keahliannya sehingga terkesan rotasi mutasi hanyalah kepentingan politik mengamankan kekuasaan semata.
Ini juga pertimbangan kenapa harus ada perubahan kepemimpin di kabupaten bima. Kabupaten Bima butuh pemimpin berkarakter, punya visi membangun daerah, faham peta SDM, SDA serta tata kelola birokrasi dan keuangan daerah, maka yakin saja bila pemimpin faham akan itu maka Kabupaten Bima akan maju dan berkembang.
Bila kita ingin itu terwujud jalannya adalah pilkada 2020 harus melahirkan pemimpin baru.
Penulis Zangaji Sape.
Editor Muchtar
