Bima, PH-Krimsus : Sepandai-pandai menyimpan yang busuk pasti akan berbau juga. Pepatah inilah yang pas diberikan pada Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara 1 (BWS NT 1). Selama ini seluruh permainan di BWS tersebut hampir tidak tercium media dan LSM. Sebab semua permainan dibungkus rapi dan dikunci rapat-rapat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) staf OP dan rekanan yang biasa mengerjakan proyek disana.
Tapi yang namanya busuk tentu berbau juga. Salah seorang rekanan yang pernah mendapatkan pekerjaan di BWS disana tiba-tiba bernyanyi pada rekanan yang minta namanya dirahasiakan itu, merasa ditekan dalam mengerjakan pekerjaannya. Mulai dari harga satuan yang dibawah standar hingga potongan 5 persen dari nilai kontrak yang harus ditinggalkan di OP itu.
Dia juga mengungkapkan bahwa setiap pekerjaan di OP tersebut dilakukan oleh rekanan yang biasa memborong disana. Selain itu orang dekat Kepala BWS juga mengerjakan beberapa paket pekerjaan. Tak hanya itu, laporan pekerjaan tahun 2016 juga diduga banyak yang direkayasa.
Pernyataan rekanan itu juga dibenarkan RD (nama pinjaman-red) salah seorang staf di OP I. Menurutnya, apa yang disampaikan rekanan itu ada benarnya.
“Seluruh pekerjaan OP yang menggunakan alat berat memakai BBM subsidi. Padahal seharusnya memakai BBM industri. Hal ini jelas menyalahi aturan yang ada”, ujar YN.
YN menambahkan informasi tentang seluruh paket OP I memang tertutup. Bahkan media dan LSM tidak diperbolehkan mengetahuinya. Hal ini mungkin karena takut kedok PPK OP dan kroninya terbongkar sebab diduga banyak keganjilan dalam pengerjaannya.
Tertutupnya informasi tentang paket pekerjaan di OP I itu menimbulkan tanda tanya besar oleh Ketua Umum LSM LPPK-NTB Abdul Azis BA, saat ditemui disekretariatnya Oleh Wartawan Media Pelopor Hukum & Krimsus.
Menurut Abdul Azis BA, sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik No.14 Tahun 2008 seluruh warga Negara Indonesia berhak mendapatkan informasi terkait pengunaan keuangan Negara kecuali yang sifatnya rahasia negara dan menyangkut pertahanan nasional. Nah, kalau paket di OP I kan bukan rahasia negara dan tak menyangkut pertahanan negara? Jadi tidak perlu dirahasiakan, ujarnya.
Abdul Azis BA juga Membeberkan Beberapa Proyek Raksasa Milik BWS Nusa Tenggara I, yang ada di Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima, berdasarkan hasil temuanya, “Dam di Kabupaten Dompu yang ada di Desa Lanci, Dam Sori-Bura Parado juga selama tiga kali dilakukan Proses tender, Proyek Normalisasi dipela parado, Proyek Normalisasi Sungai Tanggap Darurat Kota Bima tahun 2017, Proyek Drainase Kota Bima tahun 2017” Itu semua Proyek Bermasalah Ujarnya.
Jika PPK OP I menutupi seluruh paket pekerjaan disana tentu ada yang disembunyikan. Apabila diketahui media dan LSM serta penegak hukum akan membahayakan PPK OP dan staf yang bermain disana, terang Abdul Azis.
Terakhir, dia berjanji LSM LPPK-NTB akan menyurati PPK OP I dan Kepala BWS I Nusa Tenggara I untuk meminta data tentang pelaksanaan paket di PPK OP I tahun 2015 dan 2016. Apabila ada keganjilan dan permainan, LSM LPPK-NTB berjanji akan menggiring ke ranah hukum. (MUCH).
