Tanah Bumbu,Peloporkrimsus.com – Rapat gabungan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu pada Senin, 6 Januari 2025, menjadi ajang diskusi intensif terkait tantangan dan harapan para peternak ayam potong di daerah tersebut. Dalam pertemuan ini, berbagai persoalan kemitraan, populasi ternak, hingga stabilitas harga ayam mencuat ke permukaan.
Anggota DPRD Tanah Bumbu, Andi Erwin Prasetya, menekankan pentingnya perluasan pangsa pasar bagi mitra ternak. “Mitra ini harus memiliki visi lebih luas, jangan hanya terpaku pada pasar lokal Tanah Bumbu. Perlu ada kerja sama yang lebih besar untuk mendorong kemajuan peternak,” ujar Andi. Ia juga mendorong peningkatan koordinasi antar peternak dan mitra ternak demi memberikan manfaat yang lebih signifikan bagi peternak lokal.
Dalam rapat tersebut, perwakilan dari PT. Ciomas dan PT. Malindo, dua perusahaan mitra ternak ayam di Tanah Bumbu, mengungkapkan tantangan yang dihadapi. PT. Ciomas menyebut populasi ayam mereka hanya mencapai 100 ribu ekor, jauh tertinggal dibandingkan Tanah Laut yang mencapai 2 juta ekor. “Kami masih dalam tahap perluasan area di Tanah Bumbu,” ungkap perwakilan PT. Ciomas.
Selain itu, mereka memastikan bahwa pembayaran kepada peternak dilakukan dalam jangka waktu normal, yaitu 10 hingga 18 hari. Namun, persoalan ini tetap menjadi perhatian para peternak yang menginginkan transparansi dan kecepatan proses pembayaran.
Anggota DPRD lainnya, Andi Asdar, mengungkapkan kekhawatiran terkait ketimpangan kemitraan. Menurutnya, dinas terkait perlu turun tangan untuk memastikan keberpihakan kepada peternak lokal. “Keuntungan sering kali hanya dinikmati mitra. Dinas harus terlibat dalam menentukan harga daging ayam potong dan mengevaluasi seluruh kemitraan di Tanah Bumbu,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa keberadaan kantor mitra ternak di Tanah Bumbu sangat penting untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi dengan peternak.
Sarmidi, salah satu peternak ayam, berharap pemerintah memberikan perhatian lebih kepada sektor peternakan ayam potong. “Kami mohon ada peraturan yang mengatur populasi ternak dan stabilitas harga ayam, seperti yang dilakukan pada sektor perikanan dan pertanian,” ungkapnya.
Senada dengan itu, Sanusi, peternak lainnya, mendesak pemerintah agar segera memberikan bantuan yang diperlukan untuk mempertahankan usaha peternakan di tengah persaingan yang semakin ketat.
Andrianto Wicaksono, Kepala DPMPTSP Tanah Bumbu, menjelaskan bahwa izin kawasan peternakan dan Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah syarat utama bagi peternak untuk mendapatkan bantuan. “NIB ini penting untuk memastikan peternak bisa mengakses program bantuan dari pemerintah,” jelasnya.
Menutup rapat, Andi Erwin Prasetya menegaskan bahwa DPRD akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait untuk mencari solusi terbaik. “Kami berkomitmen memastikan masalah ini mendapat perhatian serius,” katanya.
Dengan adanya rapat ini, diharapkan sinergi antara pemerintah, DPRD, dan peternak dapat meningkatkan sektor peternakan ayam potong di Tanah Bumbu. Keberpihakan terhadap peternak lokal diyakini mampu menciptakan peluang yang lebih besar dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.(Team)
