BATULICIN, peloporkrimsus.com – Revolusi pendekatan dalam penegakan hukum mulai terjadi di Kabupaten Tanah Bumbu. Di tengah kesibukan masyarakat, Satpol PP & Damkar setempat meluncurkan inisiatif baru yang mengejutkan: mereka hadir bukan lagi dengan wajah garang dan tangan besi, melainkan dengan senyuman, sikap santun, dan semangat edukasi.
Pada Kamis pagi, 7 Agustus 2025, Satpol PP & Damkar secara resmi menandatangani perjanjian kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Bersamaan dengan itu, mereka meluncurkan proyek perubahan bertajuk “TOMI SIRAJA” yang merupakan singkatan dari Transformasi Polisi Pamong Praja BerAKSI.
“Ini adalah perubahan cara pandang dan pendekatan yang signifikan,” kata Syaikul Ansyari, Kepala Satpol PP & Damkar Tanah Bumbu.
Akses Data Penduduk untuk Kemanusiaan
Salah satu poin krusial dalam kerja sama ini adalah pemberian akses terbatas bagi Satpol PP & Damkar terhadap data kependudukan milik Dukcapil. Akses ini diharapkan dapat mempermudah identifikasi warga dalam dua situasi penting: penertiban pelanggaran perda dan saat terjadi kebakaran.
“Kami sering kesulitan mengidentifikasi warga. Banyak yang tidak membawa KTP, atau hanya bisa menyebutkan nama orang tua,” ungkap Syaikul. “Dengan akses ini, cukup sebutkan tempat dan tanggal lahir, data dapat dilacak dengan cepat. Ini penting untuk akurasi laporan dan distribusi bantuan pasca bencana.”
Namun, Syaikul menegaskan bahwa akses ini hanya diberikan kepada pegawai dengan kemampuan IT yang telah dilatih dan memiliki integritas tinggi.
Duta Praja: Wajah Baru Satpol PP
Salah satu inovasi yang paling menarik dari Satpol PP Tanah Bumbu adalah pembentukan “Duta Praja.” Dari puluhan pendaftar, 10 orang terpilih sebagai duta yang akan menjangkau masyarakat dengan pendekatan persuasif.
“Ketika mereka turun ke pasar atau ke pinggir jalan, mereka akan menyapa pedagang dengan ramah dan memberikan edukasi tentang aturan, bukan langsung menindak,” tegas Syaikul. Upaya ini bertujuan untuk menghapus stigma negatif yang selama ini melekat pada Satpol PP sebagai musuh para pedagang kaki lima (PKL).
“Satpol PP bukan lagi musuh PKL. Kami ingin jadi sahabat mereka. Kami datang, mereka tersenyum. Ini adalah era transformasi,” tambahnya.
Penegakan Hukum yang Profesional
Meskipun mengedepankan pendekatan humanis, Satpol PP & Damkar tetap menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas. Saat ini, mereka memiliki 10 penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bersertifikasi nasional yang dilatih oleh lembaga resmi.
“Ini adalah penegakan hukum yang profesional. Kami tidak brutal atau emosional, tetapi tetap tegas dan terukur,” ungkap Syaikul.
Dukungan Penuh dari Bupati
Proyek perubahan “TOMI SIRAJA” merupakan bagian dari tugas Diklat PIM 2 yang dijalankan langsung oleh Syaikul. Ia mengungkapkan bahwa Bupati Tanah Bumbu, H. Andi Rudi Latif, S.H., memberikan bimbingan langsung dalam penyusunan proyek ini.
“Beliau membimbing kami mulai dari pengajuan ide hingga penyusunan strategi implementasi. Dukungan beliau luar biasa,” kata Syaikul.
Dengan semangat Tanah Bumbu yang BerAKSI: Bersih, Aman, Kreatif, Sejahtera, dan Inovatif, proyek ini bertujuan untuk mewujudkan Satpol PP yang tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelayan masyarakat yang mengayomi dan bukan menakuti.
“Menuju Tanah Bumbu yang tertib dan beradab, kami akan terus berupaya mewujudkan visi ini,” tutup Syaikul.
Dengan inisiatif ini, diharapkan Satpol PP Tanah Bumbu dapat menjadi contoh bagi daerah lain, menunjukkan bahwa penegakan hukum juga bisa dilakukan dengan cara yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.(Team)
