Bima,Peloporkrimsus.com – Forum honorer kategori II Lingkup Kabupaten Bima selasa (30/10/18) menggelar aksi unjuk rasa dikantor Bupati Bima, massa aksi sekitar 2500 orang menuntut kejelasan status mereka dari K2 menjadi CPNS kedatangan para honorer ini diikuti 18 kecematan dikabupaten Bima dipimpin langsung Ketua forum honorer k2 Faridanuryanti Gaffar, S.Pd.dan Ahmad, S.Pd.
Korlap aksi Ahmad,S.Pd.dalam orasinya meminta pemerintah pusat Mempercepat revisi pengesahan UUD No. 05 tahun 2014 tentang ASN yakni penambahan pasal 131 dan 135 A,Cabut Permenpan No. 36 dan 37 tahun 2018 karena tidak relevan dan bersifat diskriminatif bagi pegawai Honorer katagori II .
Hentikan rekrutmen CPNS untuk tahun depan dan seterusnya sebelum tenaga honorer di tuntaskan menjadi PNS ungakpnya.
Pemerintah harus menerbitkan regulasi tentang penuntasan Honorer K2 menjadi ASN, baik dari tenaga Teknis/Administrasi, guru, kesehatan secara menyeluruh .
kami datang ketempat ini untuk meminta keadilan kepada Ibu Bupati, dimana kondisi kami saat ini telah berbakti sudah sekian tahun bahkan ada yang sudah 15 sampai 20 tahun. Kami mengabdi hingga saat ini tidak ada keputusan yang jelas. Kami mengingatkan pada semua unsur Pemerintah daerah baik DPRD Maupun Pemerintah lain supaya jangan pernah lupa mereka menjadi DPR, BKD ataupun kedudukan Pemerintah lainya, semua karena berkat tenaga kerja honorer. Kami kerja siang malam tidak pernah mengeluh demi memajukan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menuju Indonesia yang cerah dan maju.
Hentikan rekrutmen CPNS untuk tahun depan dan seterusnya sebelum tenaga honorer di tuntaskan menjadi PNS.Pemerintah harus menerbitkan regulasi tentang penuntasan Honorer K II menjadi ASN, baik dari tenaga Teknis/Administrasi, guru, kesehatan dll secara menyeluruh.
Sekitar Pukul 13.00 wita Bupati Bima Hj.Indah Damyanti Putri memaparkan menemui massa aksi dan menyampaikan beberapa poin yang intinya Pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memperjuangkan hal-hal atau nasib rekan rekan K II secara regulasi sesuai dengan jumlah honorer yang cukup banyak di NTB ini dan Pemerintah daerah sudah bersurat ke Pemerintah Pusat.
Bupati juga mendukung sepenuhnya keinginan forum honorer K2 dan insyaalah tetap kami upayakan membantu semuanya.
Usia melakukan audiensi massa aksi membubarkan diri secara tertib.(Rif)
