Bima, PH-krimsus : Upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah melalui program pembangunan rumah layak Huni (PRLH) , tentu sangat membantu masyarakat kurang Mampu agar memiliki hunian yang layak dan sehat. Namun jika dalam aplikasinya di lapangan tidak sesuai dengan apa yang diprpgramkan, tentu sangat mengecewakan.
Demikian diungkapkan Kabid Keuangan tawali wera H.ALWI melalui telpon seluler yang dihubungi langsung Oleh wartawan Media pelopor Hukum & krimsus Rabu pagi tadi 10.15 wita (13/9/2017).
H.ALWI mengampaikan adanya keluhan Masyarakat Desa tawali kecamatan Wera kabupaten Bima bahwa Bahan yang di drop tersebut sangat jauh dari kata layak dan sangat buruk Ungkapnya.
Anggaran yang dikucurkan melalui APBD 1 yang di peruntunkan 101 Unit rumah tidak layak huni yang di bagi 6 (enam) Desa se kecamatan wera kabupaten Bima dengan jumlah Anggaran 700 juta dan bahan yang di dropkan itu hampir sama tambahnya.
Sementara itu, kepala Bidang keuangan Desa tawali kecamatan Wera H. ALWI mengakui jika memang selama ini program rumah layak Huni yang dibangun pemerintah povinsi NTB selalu bermasalah. Hal ini karena pembangunan rumah layak huni, pemerintah provinsi menyerahkanya kepada pihak kontraktor dan merupakan proyek. Hingga selalu mencari keuntungan tambahnya di akhir pernyataanya.**Much
