Tuban,Peloporkrimsus.com – Memasuki pertengahan bulan Mei, bantuan sosial beras BPNTD (bantuan pangan non tunai daerah) masih belum ada pelaksanaan penyaluran, masyarakat berharap pemerintah memikirkan nasib rakyat miskin di kalangan bawah sedang lapar, karena terbatasnya dalam mencari nafkah adanya dampak covid -19.
Bansos beras BPNTD (bantuan pangan non tunai daerah ) tahun 2022 belum disalurkan, semenjak bulan Januari – Mei, lagi-lagi rakyat kecil menjadi korban kebijakan pemerintah daerah.
Diintip data dari laman LPSE, pemenang tender lelang pengadaan beras bantuan pangan non tunai daerah (BPNTD) dengan nilai pagu anggaran 5.835.720.000 dimenangkan PT. Mahkota Surya Nusantara, alamat Dsn. Pakah RT 01/06 Ds. Gesing Kecamatn Semanding Tuban, hal tersebut ada kesamaan, miris tidak ada pubahan baik anggaran maupun pemenang lelang di tahun anggaran 2021.
Hasil penelusuran pewarta, Program BPNTD tahun anggaran 2021 masih bermasalah, terdapat tumpang tindih nama KPM serta banyak kesamaan nama dengan pada tahun 2022, tingkat perubahan sekitar sepuluh persen, bahkan sampai saat ini masih tahapan klarifikasi anggaran yang dibutuhkan serta perubahan data KPM.
Selain adanya nama KPM tumpang tindih, terindikasi adanya mark up anggaran, sebagaimana di intip dari dokumen lelang kontrak, harga beras tiap paket dianggarkan 110.000, Direktur Pt. Mahkota menjelaskan, bahwa beras yang di sediakanya di bayar oleh Dinas Sosial senilai 109.000, ia pun harus menanggung biaya keuntungan atau jasa pengiriman kepada tiap agen yang di tunjuk sejumlah 4000 per paket, berasnya di bayar 105.000. “kata Nuril Yanuar”.
Nuril Yanuar (Direktur PT. Mahkota Surya Nusantara) selaku pemenang tender dalam kotrak tertanggal antara 13-25 Maret 2022, saat dikonfirmasi membenarkan belum ada penyaluran beras BPNTD Januari – Mei, ia sudah konfirmasi ke dinas sosial belum ada surat perintah kerja (SPK) dari bupati.”ditemui dikantornya Rabu (11/05/2022).
PT. Mahkota Surya Nusantara belum persiapan stok beras, karena belum ada surat perintah kerja (SPK) dari dinas sosial, iapun menunggu agar bisa segera kerja, karena suda tanda tangan kontrak pemenang tender beras BPNTD.”katanya.
Berkaitan dengan molornya penyaluran BPNTD, Miyadi (ketua DPRD Kabupaten Tuban), saat dikonfirmasi mengatakan, program bantuan beras BPNTD pada tahun 2022 hanya menyarankan agar mengkonfirmasikan kepada Dinas Sosial Kabupaten Tuban, kemudian Komisi lV DPRD Tuban serta Bupati Tuban.
Sementara itu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tuban Eko julianto, serta anggota DPRD Tri Astuti selaku ketua Komisi IV saat dikonfirmasi via sms whatsapp sama sekali tidak merespon.(Much)
