Banjar,peloporkrimsus.com – Banjar LSM Forum Peduli Kesejahteraan Masyarakat (FPKM) Kalsel geram seiring dengan adanya pasar rakyat yang menjamur di berbagai sudut kota di kabupaten banjar yang dikeluhkan Warga.
Salah satu contoh yang nampak terlihat adalah jalan yang menuju perumahan seribu, kalau hujan turun air tergenang seperti sungai. Para pengendara pun mengambil jalan pintas dengan berlawanan arah namun hal ini sudah sering terjadi yang masyarakat rasakan.
Padahal menurut UU No.22 tahun 2009, hak pejalan kaki pasal 131 diatur bahwa pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung berupa trotoar, tempat penyeberangan dan fasilitas lainnya. Namun hal ini sangat disayangkan tidak adanya drainase pemicu salah satu air menjadi tergenang maka pasar rakyat terlihat kumuh dimata masyarakat.
Ketua LSM FPKM Riduan Angkat bicara menurutnya kabupaten banjar sangat luas wilayahnya dengan potensi pendapatan APBD bersumber dari kekayaan alam,serta pasar dan hasil bumi dibandingkan kota banjarbaru
“Sungguh sangat disayangkan DPRD Kabupaten Banjar tidak mendengar maupun melihat dengan adanya hal tersebut, Bahkan pasar rakyat yang berjualan setiap hari berbagai macam dagangan. Para Pedagang yang berjualan untuk membantu kebutuhan masyarakat sekitar namun hal ini tidak diberikan rasa aman dan nyaman pada konsumen, ” katanya senin (23/01/23).
Guna untuk menjaga hal hal yang tidak dirugikan khususnya masyarakat maupun para pedagang pasar yang memakan bahu jalan baik itu sepeda motor, mobil yang berlalu lalang dan lainnya pihak pemerintah kabupaten pun tidak ada perhatian sama sekali baik dari dinas terkait maupun dewan khususnya, contoh seperti pasar sakumpul, pasar gambut salah satunya pasar rakyat yang setiap hari dipenuhi pedagang liar.
“Seperti pasar sekumpul sungguh ironis DPRD setempat seolah tutup mata terkait permasalahan pasar yang terlihat nyata didepan wisata religius sakumpul, yang baru saja di nikmati masyarakat martapura walaupun pekerjaan proyek sekumpul tidak harapan masyarakat setempat, ” ucap Ketua LSM FPKM.
“Seharusnya Wakil rakyat bisa melihat dan mengevaluasi dengan adanya pasar sakumpul yang banyak terdapat pedagang liar berjualan tidak pada tempatnya bukan di bahu jalan. Harusnya pasar sakumpul bisa dimanfaatkan dengan dikelola para pedagang untuk bisa tertib hal ini bisa berdampak positif ke APBD bagi kabupaten setempat, ” bebernya.
LSM Forum Peduli Kesejahteraan Masyarakat (FPKM) terkait dengan kepeduliannya,” yang mana selama ini kita perhatikan pasar rakyat dan jalan sebagai aset merupakan dampak positif bukan malah dibiarkan, itu hasil dari uang rakyat maka perlu adanya perhatian khusus dari anggota DPRD setempat hendaknya jangan dilihat persoalan masalah pasarnya tapi diliat dari segi positifnya, ” Terang Tokoh Banjarbaru ini.
“Banyak pasar yang tidak dimanfaatkan namun hal ini sangatlah berdampak pada bangunan pasar menjadi rusak akibat terkikis dimakan usia.dewan perwakilan rakyat merupakan wakil rakyat dan perpanjangan tangan rakyat. Kantor DPRD merupakan rumah rakyat aspirasi rakyat perlu diperjuangkan guna ikut majunya kabupaten banjar, ” ujar Riduan.
Pemerintah berperan serta ikut mendukung Kota Banjarbaru menjadi ibukota yang mana hal ini otomatis berimbas ke tetangga kabupaten kota maupun provinsi untuk memberikan contoh yang terbaik kepada daerah daerah lain maupun luar kalimantan selatan.(team)
