Tanah Bumbu, peloporkrimsus.com – Pada Kamis, 8 Juni 2023, rapat paripurna yang membahas anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2022 dilanjutkan. Dalam kesempatan ini, fraksi gabungan dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Nasional Demokrat (NasDem) DPRD Tanah Bumbu memberikan pandangannya terhadap program APBD tersebut.
Fawahisah Mahabatan, sebagai juru bicara fraksi gabungan, memberikan pujian terhadap penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD yang dinilai cukup baik, namun juga mengkritik keberhasilan program APBD yang dirasa hanya sebatas terlaksana tanpa memberikan dampak dan keuntungan yang signifikan.
Fawahisah Mahabatan menyoroti beberapa poin kritik terhadap program APBD dan mencermati efek positif dan negatif apabila poin-poin tersebut terealisasikan atau tidak. Berikut adalah poin-poin kritik yang disampaikan:
1. Infrastruktur Jalan Rusak di Kecamatan Kusan Hilir Fraksi gabungan PAN dan NasDem mengungkapkan keprihatinan atas banyaknya jalan yang masih rusak di Kecamatan Kusan Hilir. Jika perbaikan infrastruktur ini dilakukan dengan baik, akan tercipta konektivitas yang lebih lancar dan aman bagi masyarakat. Namun, jika masalah ini dibiarkan terus berlarut-larut, dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan mobilitas masyarakat.
2. Kesejahteraan Petani dan Nelayan Kecil Rendah, Fawahisah Mahabatan mengkhawatirkan rendahnya kesejahteraan petani dan nelayan kecil, karena dapat berdampak pada penurunan minat masyarakat untuk menjadi petani di masa mendatang. Jika langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dilakukan, akan tercipta komunitas pertanian yang kuat dan mandiri. Namun, jika masalah ini tidak mendapat perhatian serius, dapat berpotensi mengakibatkan kemunduran sektor pertanian dan perikanan di daerah ini.
3. Program Upaya Penyelamatan Pesisir Pantai Salah satu program yang mendapat perhatian adalah upaya penyelamatan pesisir pantai sebagai warisan dan tempat mencari nafkah para nelayan. Jika program ini diperkuat dan didukung sepenuhnya, akan memberikan efek positif bagi lingkungan dan ekonomi lokal. Namun, jika tidak ada komitmen yang kuat dalam menjalankan program ini, dapat berakibat pada kerusakan pesisir dan ketidakstabilan mata pencaharian nelayan.
4. Ketidakmerataan Ketersediaan Air Bersih dari PDAM, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional mendesak pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah ketidakmerataan ketersediaan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Jika masalah ini ditangani secara serius, akan memberikan dampak positif bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Namun, jika tidak ada langkah-langkah konkret untuk memperbaiki distribusi air bersih, dapat berdampak negatif pada kehidupan sehari-hari masyarakat.
5. Perlindungan terhadap Pekerja Putra Daerah, Fawahisah Mahabatan mengungkapkan perlunya perlindungan terhadap pekerja putra daerah, terutama mereka yang memiliki pendidikan tinggi namun kesulitan mendapatkan pekerjaan di daerah asalnya. Jika ada kebijakan yang mendukung penerimaan lapangan kerja bagi mereka, akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah ini. Namun, jika masalah ini tidak mendapat perhatian serius, dapat berdampak pada migrasi tenaga kerja terampil ke luar pulau dan merugikan potensi pembangunan daerah.
Dalam rapat paripurna ini, fraksi gabungan PAN dan NasDem Fawahisah Mahabatan memberikan pandangan yang konstruktif dan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan yang diperlukan guna mencapai dampak positif yang signifikan bagi masyarakat.(nat/team)
