TANAH BUMBU, peloporkrimsus.com -Pembangunan infrastruktur di Pulau Sawangi kembali menjadi perhatian DPRD Tanah Bumbu. Anggota Komisi II DPRD Tanah Bumbu, Abdul Rahim, mendesak pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan persoalan perizinan yang hingga kini masih menghambat proses pembangunan.
Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Asisten I Pemkab Tanah Bumbu, Dinas Pekerjaan Umum dan Perkim, serta perwakilan kecamatan dan kelurahan Batulicin, Senin (9/2/2025). Menurutnya, status lahan Pulau Sawangi yang masih berada di bawah kewenangan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) menjadi kendala utama dalam realisasi pembangunan.
Abdul Rahim menegaskan bahwa upaya untuk mewujudkan infrastruktur yang layak bagi masyarakat Pulau Sawangi sudah berlangsung lebih dari satu dekade. Namun, hingga kini, perizinan dari BKSDA masih menjadi batu sandungan utama.
“Saya sudah berulang kali menyuarakan persoalan ini, tetapi hingga kini belum ada kepastian. Padahal, infrastruktur yang memadai adalah hak masyarakat,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya.
Ia menjelaskan bahwa keterbatasan akses jalan sangat berdampak pada kehidupan warga, terutama dalam hal transportasi dan perekonomian. Potensi besar Pulau Sawangi di sektor perikanan dan pariwisata tidak dapat berkembang optimal tanpa dukungan infrastruktur yang layak.
“Banyak daerah lain berkembang pesat karena memiliki akses jalan yang baik. Sementara masyarakat di Pulau Sawangi masih harus berjuang hanya untuk mendapatkan jalan yang layak. Ini harus segera diselesaikan,” tegasnya.
Selain akses jalan, Abdul Rahim juga memperjuangkan pembangunan fasilitas penunjang lainnya, seperti pelabuhan (jetty) dan tempat ibadah. Meskipun anggaran telah disiapkan, ia mengungkapkan bahwa biaya pembangunan di Pulau Sawangi jauh lebih tinggi dibandingkan di daratan.
“Harga material seperti pasir di Batulicin sekitar satu juta rupiah, tetapi di Pulau Sawangi bisa mencapai dua juta rupiah. Ini perlu diperhitungkan dengan matang agar pembangunan berjalan sesuai rencana,” jelasnya.
Sebagai legislator yang telah mengabdi sejak 2009, Abdul Rahim menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat, terutama di wilayah terpencil. Ia berharap pemerintah daerah dan pusat segera menuntaskan perizinan agar pembangunan tidak terus terhambat.
“Saya tidak akan berhenti sampai ada kepastian. Ini bukan hanya soal membangun jalan, tetapi juga tentang kesejahteraan masyarakat yang sudah terlalu lama menunggu kejelasan,” pungkasnya.”(Team)
