BATULICIN,Peloporkrimsus.com –Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, menghadiri Forum Orkestrasi Pembangunan Negeri Regional Kalimantan yang digelar di Balikpapan, Selasa (5/5/2026). Forum ini menjadi ajang strategis bagi pemerintah daerah se-Kalimantan dalam memperkuat sinergi pembangunan dan meningkatkan daya saing daerah.
Mengusung tema “Sinergi Strategis Daerah dalam Menjawab Tantangan dan Memperkuat Daya Saing Nasional melalui Akselerasi Penurunan Pengangguran, Penanggulangan Kemiskinan, Penurunan Stunting, Pengendalian Inflasi, dan Creative Financing”, kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah kepala daerah dan pejabat pemerintah pusat.
Acara dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto. Turut hadir sebagai narasumber antara lain Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, Bupati Sukamara Masduki, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, serta Peneliti Ketenagakerjaan Indra Aditya.
Forum tersebut juga diikuti Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, pejabat tinggi madya Kemendagri, gubernur, bupati, wali kota, sekretaris daerah, hingga unsur Forkopimda se-Kalimantan.
Dalam kesempatan itu, Andi Rudi Latif menegaskan pentingnya forum regional sebagai wadah memperkuat kolaborasi dan menyamakan persepsi antar pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan.
“Melalui forum ini, kita tidak hanya membahas kebijakan dan pengelolaan potensi daerah, tetapi juga belajar dari strategi keberhasilan daerah lain yang dapat menjadi rujukan bagi Tanah Bumbu,” ujarnya.
Sementara itu, Bima Arya menyoroti pentingnya statecraft atau keterampilan tata kelola pemerintahan yang efektif dan inovatif. Ia mencontohkan sejumlah kebijakan kreatif kepala daerah, seperti penataan LED dan baliho yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) yang dinilai mampu meningkatkan efisiensi dan pendapatan daerah.
Forum kemudian dilanjutkan dengan diskusi mengenai percepatan penurunan pengangguran, penanggulangan kemiskinan, penanganan stunting, pengendalian inflasi, serta pengembangan skema creative financing.
Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, memaparkan berbagai inovasi daerah yang dinilai berhasil menekan angka kemiskinan dan stunting. Program unggulan tersebut di antaranya Sistem Integrasi Ternak Itik di Lahan Rawa dan Lahan Kering (Siti Hawa Lari), Germas Ceria, hingga Gerakan Loyalitas Akselerasi Kinerja Surveilans dan Imunisasi (Galaksi).
Selain itu, Pemprov Kalimantan Selatan juga menjalankan berbagai program pendukung melalui pendekatan creative financing, seperti pembangunan SPAM dan RTLH, bantuan UMKM bagi keluarga miskin, program rumah gizi, beasiswa pendidikan, bantuan ternak, hingga program bedah rumah.
Bupati Sukamara, Masduki, turut memaparkan strategi pengendalian inflasi yang diterapkan pemerintah daerahnya, mulai dari inspeksi pasar, gerakan pangan murah, operasi pasar LPG, subsidi BBM bagi nelayan, hingga gerakan tanam cepat panen cabai dan bawang merah.
Pemkab Sukamara juga meluncurkan sejumlah inovasi daerah, seperti Program Pemanfaatan Lahan Bekas Kebakaran dan Terlantar (Preman Laskar), Program Pelaku Prokar, pembiayaan usaha mikro berbunga rendah melalui Kurda Sukma, serta program KOMPAK AYAM untuk menjaga stabilitas harga daging ayam.
Di sisi lain, Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, memaparkan keberhasilan daerahnya dalam menurunkan angka pengangguran terbuka melalui peningkatan pelatihan tenaga kerja, fasilitasi peluang kerja, perlindungan pekerja alih daya, hingga peningkatan investasi daerah yang mencapai 13,66 persen pada 2025.
Pemkot Bontang juga menghadirkan sejumlah inovasi pelayanan ketenagakerjaan, seperti Sistem Pelayanan Malam dan Hari Sabtu (Sipelaris), aplikasi Teman Naker, hingga program pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja Handak Begawi.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan pemberian Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Kalimantan untuk sejumlah kategori, di antaranya penurunan tingkat pengangguran, penanggulangan kemiskinan dan stunting, entrepreneur government/creative financing, serta pengendalian inflasi.”(Ril)
