Banjarmasin,Peloporkrimsus.com – Polemik dugaan penyimpangan distribusi BBM subsidi jenis solar untuk nelayan di Desa Kuala Tambangan kembali memicu perhatian publik. Setelah ramai diperbincangkan di media sosial, para nelayan akhirnya mengambil langkah hukum dengan melaporkan persoalan tersebut ke Polda Kalimantan Selatan.
Kasus ini mencuat setelah sejumlah nelayan mengaku kesulitan memperoleh solar subsidi yang seharusnya menjadi hak mereka sebagai nelayan kecil. Mereka menduga penyaluran BBM subsidi di wilayah tersebut tidak berjalan transparan dan tidak tepat sasaran.
Sebelumnya, berbagai instansi pemerintah telah turun langsung ke lapangan untuk melakukan peninjauan dan klarifikasi. Kegiatan itu melibatkan pemerintah desa, pihak kecamatan, dinas perikanan, aparat kepolisian sektor setempat, hingga instansi terkait lainnya. Namun, upaya tersebut dinilai belum menghasilkan kejelasan.
Sorotan muncul karena pihak pengelola SPBN Desa Kuala Tambangan tidak hadir dalam pertemuan tersebut, meski disebut telah menerima undangan resmi. Berdasarkan keterangan sejumlah pihak di lokasi, undangan diketahui telah disampaikan kepada Nurul selaku pengelola SPBN. Akan tetapi, tidak ada perwakilan yang hadir maupun memberikan penjelasan resmi terkait ketidakhadiran mereka.
Selain itu, aktivitas pelangsiran BBM yang sebelumnya ramai diperbincangkan masyarakat juga tidak terlihat saat peninjauan berlangsung. Kondisi ini semakin memicu kekecewaan di kalangan nelayan.
Pada Kamis (14/5/2026), beberapa perwakilan nelayan resmi melayangkan pengaduan ke Polda Kalimantan Selatan. Mereka meminta aparat penegak hukum melakukan investigasi menyeluruh terhadap distribusi solar subsidi di wilayah pesisir tersebut.
Salah seorang nelayan yang meminta identitasnya disamarkan dengan inisial B mengungkapkan bahwa nelayan merasa hak mereka tidak terpenuhi sebagaimana mestinya.
“Kami hanya meminta hak kami sebagai nelayan. Ini subsidi dari pemerintah untuk rakyat kecil, bukan untuk kepentingan pribadi. Banyak nelayan tidak menerima jatah sebagaimana mestinya, dan ketika mempertanyakan hal itu justru muncul tekanan serta intimidasi,” ujarnya.
Nelayan lainnya berinisial A menambahkan, persoalan tersebut disebut telah berlangsung cukup lama dan dikhawatirkan memicu konflik sosial di tengah masyarakat pesisir. Ia menilai kondisi yang terus berlarut membuat hubungan antar nelayan terbelah menjadi kubu pro dan kontra.
Menurutnya, nama-nama nelayan digunakan sebagai dasar rekomendasi pengajuan kuota BBM subsidi kepada instansi pemerintah dan pihak Pertamina. Namun dalam praktiknya, distribusi solar disebut tidak sepenuhnya dirasakan oleh nelayan yang terdaftar.
Para nelayan berharap aparat penegak hukum bersama pihak terkait, termasuk Pertamina, dapat turun tangan secara serius dan transparan agar polemik distribusi BBM subsidi ini tidak kembali berakhir tanpa penyelesaian yang jelas”.(Iswandi/Team)
