KOTABARU,Peloporkrimsus.com – Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar Rapat Koordinasi Kedaruratan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta Bencana Kekeringan di Kabupaten Kotabaru.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Bamega, Selasa (8/9/2026), tersebut menjadi forum koordinasi lintas sektor untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla dan kekeringan selama musim kemarau.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru, H. Eka Saprudin, AP., M.AP., mewakili Bupati Kotabaru membuka kegiatan tersebut.
Dalam sambutannya, Eka mengatakan Kabupaten Kotabaru telah memasuki musim kemarau yang berpotensi meningkatkan ancaman karhutla sekaligus kekeringan.
“Kita ketahui bersama bahwa kita sudah memasuki musim kemarau tahun ini yang merupakan indikasi ancaman, baik itu bencana kebakaran hutan dan lahan, maupun bencana kekeringan,” ujarnya.
Menurutnya, dampak kekeringan tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan air bersih masyarakat dan sektor pertanian, tetapi juga dapat meningkatkan risiko karhutla. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan kerusakan ekosistem, meningkatkan polusi udara, serta memberikan dampak terhadap kesehatan dan perekonomian daerah.
Eka juga menyoroti persoalan ketersediaan air baku di Kabupaten Kotabaru. Menurut dia, kondisi geografis daerah dan keterbatasan sumber air menjadi salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian, khususnya di wilayah Pulau Laut.
“Kotabaru ini identik dengan ‘susah air’. Ini menjadi program utama pemerintah daerah untuk terus mencari sumber-sumber air baku yang ada di Kabupaten Kotabaru, khususnya di wilayah Pulau Laut,” katanya.
Ia menyebutkan, sejumlah wilayah di seberang Pulau Laut masih memiliki sumber air baku yang berasal dari aliran sungai besar. Namun, ketika musim kemarau berlangsung panjang, ketersediaan air tersebut tetap berpotensi menghadapi persoalan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Persoalan lainnya, kata Eka, bukan hanya menyangkut kesiapan peralatan penanggulangan karhutla, tetapi juga ketersediaan sumber air untuk mendukung proses pemadaman.
“Secara peralatan karhutla dan mobil kita ada, tetapi sumber airnya tidak ada dan ini menjadi permasalahan,” tegasnya.
Karena itu, Eka mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi dalam menghadapi potensi bencana selama musim kemarau.
Menurutnya, upaya pencegahan dan penanganan karhutla serta kekeringan membutuhkan keterlibatan bersama antara pemerintah daerah, pihak swasta, aparat, dan masyarakat.
“Rapatkan barisan, kita berkoordinasi dan bersinergi antara pemerintah daerah, swasta, aparat, dan masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap rapat koordinasi tersebut tidak berhenti pada pembahasan, tetapi mampu menghasilkan langkah-langkah konkret dalam mengantisipasi dan menangani ancaman karhutla serta kekeringan di Kabupaten Kotabaru.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kotabaru, Hj. Melinda Ratna Agustina, S.STP., M.IP., melaporkan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Rapat koordinasi tersebut diikuti sekitar 80 peserta dari berbagai unsur terkait.
Melinda menjelaskan, Kabupaten Kotabaru saat ini telah berstatus siaga darurat. Sejalan dengan status tersebut, BPBD meningkatkan kewaspadaan dan mempersiapkan berbagai sumber daya yang diperlukan untuk menghadapi potensi bencana.
Selain kesiapan sumber daya, BPBD juga terus melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kewaspadaan serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pencegahan bencana.
Melalui koordinasi lintas sektor tersebut, Pemerintah Kabupaten Kotabaru berharap potensi karhutla dan kekeringan selama musim kemarau dapat diantisipasi secara lebih cepat, terkoordinasi, dan terukur.”(Team)
