Gresik,peloporkrimsus.com – Aliansi Mahasiswa-Pemuda Bawean (AMPB) bersama Aliansi BEM dan Cipayung Gresik menggeruduk kantor DPRD Kabupaten Gresik, Rabu (30/9/2026). Aksi tersebut menjadi momentum bagi mahasiswa dan pemuda untuk kembali menyuarakan sejumlah persoalan mendasar yang hingga kini masih dihadapi masyarakat Pulau Bawean.
Aksi yang dihadiri langsung oleh Bupati Gresik, H. Fandi Akhmad Yani, S.E., M.MB., Ketua DPRD Gresik, M. Syahrul Munir (PKB), dan Wakil Ketua DPRD Gresik, Lutfi Dhawam, S.H., itu tidak hanya menjadi bagian dari refleksi momentum G30S, tetapi juga menjadi ruang bagi AMPB untuk menegaskan komitmennya dalam mengawal kebijakan Pemerintah Kabupaten Gresik, khususnya yang berkaitan dengan persoalan masyarakat Bawean.
Di hadapan jajaran eksekutif dan legislatif daerah, AMPB menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai belum memperoleh penyelesaian konkret. Dua isu yang menjadi perhatian utama adalah sistem transportasi laut dan pelayanan kesehatan di Pulau Bawean.
Koordinator AMPB, Saiq Khayran, menegaskan bahwa kedatangan massa aksi ke kantor DPRD Gresik bukan sekadar untuk kembali menyampaikan keluhan yang sama. Menurutnya, berbagai persoalan Bawean telah berulang kali disampaikan kepada pemerintah, sehingga masyarakat kini membutuhkan jawaban yang lebih konkret dan dapat diukur melalui kebijakan.
“Kedatangan kami hari ini bukan lagi untuk mendengarkan jawaban-jawaban normatif. Kami datang untuk meminta jawaban yang konkret, kebijakan yang jelas, dan langkah yang benar-benar bisa dirasakan masyarakat Bawean,” tegas Saiq.
Menurutnya, berbagai tuntutan yang dibawa AMPB bukanlah persoalan baru yang muncul secara tiba-tiba. Persoalan transportasi laut dan layanan kesehatan, kata dia, merupakan masalah yang terus berulang dari tahun ke tahun, sementara penyelesaiannya belum memberikan kepastian bagi masyarakat.
“Tuntutan yang kami bawa hari ini bukan isu baru. Ini adalah persoalan yang terus berulang setiap tahun. Masyarakat Bawean sudah terlalu sering mendengar janji dan penjelasan, tetapi yang dibutuhkan sekarang adalah kepastian: kapan persoalan ini diselesaikan dan seperti apa kebijakannya?” ujar Saiq.
Ia menilai persoalan transportasi laut harus ditempatkan sebagai persoalan strategis bagi Bawean. Sebagai wilayah kepulauan, mobilitas masyarakat, distribusi kebutuhan pokok, pelayanan publik, hingga akses terhadap fasilitas kesehatan sangat bergantung pada keberadaan transportasi laut yang aman dan berkelanjutan.
Menurutnya, ketidakpastian pelayaran tidak hanya menyulitkan masyarakat yang hendak bepergian, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas ekonomi dan distribusi kebutuhan masyarakat di pulau.
“Transportasi laut bagi masyarakat Bawean bukan sekadar alat untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ini adalah urat nadi kehidupan masyarakat kepulauan. Ketika pelayaran tidak pasti, maka aktivitas ekonomi, distribusi barang, pendidikan, bahkan pelayanan kesehatan ikut terdampak,” katanya.
Selain persoalan transportasi, AMPB juga mendesak pemerintah melakukan pembenahan serius terhadap layanan kesehatan di Bawean. Keterbatasan tenaga kesehatan, obat-obatan, serta fasilitas penunjang medis di RSUD Umar Mas’ud menjadi bagian dari persoalan yang dinilai membutuhkan intervensi pemerintah daerah secara lebih serius.
Saiq menegaskan, masyarakat Bawean tidak seharusnya mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbatas hanya karena tinggal di wilayah kepulauan.
“Kesehatan adalah kebutuhan dasar dan menyangkut keselamatan manusia. Pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat Bawean terus berhadapan dengan keterbatasan layanan kesehatan. RSUD Umar Mas’ud harus diperkuat, baik dari sisi tenaga kesehatan, obat-obatan maupun fasilitas penunjang medisnya,” tegasnya.
Ia menambahkan, persoalan kesehatan dan transportasi memiliki keterkaitan yang sangat erat. Ketika fasilitas kesehatan di Bawean tidak mampu memberikan pelayanan tertentu, masyarakat membutuhkan sistem rujukan yang ditopang transportasi laut yang pasti. Sebaliknya, ketika transportasi laut tidak berjalan dengan baik, akses masyarakat terhadap layanan kesehatan di luar pulau juga ikut terhambat.
“Jangan melihat transportasi dan kesehatan sebagai dua persoalan yang berdiri sendiri. Keduanya saling berkaitan. Ketika rumah sakit tidak mampu memberikan layanan tertentu, pasien membutuhkan rujukan. Tetapi kalau transportasinya tidak pasti, bagaimana pasien bisa mendapatkan pertolongan secara cepat?” ungkap Saiq.
Atas kondisi tersebut, AMPB meminta Bupati Gresik tidak berhenti pada pernyataan komitmen, tetapi segera menerjemahkannya dalam kebijakan yang konkret dan terukur.
“Kami ingin Bupati benar-benar memperbaiki sistem pelayaran dan layanan kesehatan di Pulau Bawean. Dua persoalan ini merupakan kebutuhan mendasar masyarakat kepulauan. Jangan sampai pemerintah baru bergerak ketika persoalan kembali menjadi krisis,” tandas Saiq.
Menurutnya, kehadiran langsung Bupati Gresik bersama pimpinan DPRD dalam aksi tersebut harus menjadi momentum untuk membangun keseriusan baru dalam menyelesaikan persoalan Bawean.
“Hari ini pemerintah dan DPRD hadir langsung di hadapan mahasiswa dan pemuda Bawean. Maka kami berharap kehadiran ini tidak berhenti sebagai seremonial. Harus ada tindak lanjut, ada kebijakan, ada target, dan ada evaluasi. Kami akan terus mengawal apa yang menjadi komitmen pemerintah,” tegasnya.
Saiq memastikan AMPB akan terus mengawal kebijakan Pemerintah Kabupaten Gresik yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat Bawean. Menurutnya, kritik yang disampaikan melalui aksi bukan semata-mata bentuk penolakan, tetapi bagian dari kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Kami akan terus mengawal kebijakan pemerintah. Kalau ada kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, tentu akan kami dukung. Tetapi kalau persoalan Bawean kembali dibiarkan, kami juga akan kembali mengingatkan dan menagih komitmen pemerintah,” pungkas Saiq.
Aksi tersebut menegaskan bahwa persoalan Bawean tidak cukup diselesaikan melalui respons insidental ketika terjadi krisis. Masyarakat membutuhkan kebijakan yang mampu memberikan kepastian, terutama dalam dua sektor yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari: transportasi laut sebagai konektivitas utama dan layanan kesehatan sebagai kebutuhan dasar masyarakat. (FR)
