Gresik,peloporkrimsus.com – Dalam mendukung kepastian dan kejelasan investasi Jalan Tol, Pemerintah menyusun dan menetapkan rencana umum jaringan Jalan Tol yang menjadi dasar pengembangan jaringan Jalan Tol dan sebagai acuan bagi investor dalam berinvestasi. Dengan adanya jaringan jalan yang lancar, diharapkan aktivitas ekonomi pun akan menjadi lancar, sehingga pertumbuhan ekonomi bisa dipacu lebih cepat yang akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini merupakan salah satu nilai penting pembangunan Jalan Tol. Pada akhirnya Jalan Tol diharapkan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Seperti halnya yang terjadi pada proyek pembangunan Jalan Tol Trans Jawa yang menghubungkan Anyer hingga Banyuwangi.
Namun sebagaimana telah dibahas di atas, besarnya selisih besaran ganti kerugian tanah dengan nilai jual objek pajak (NJOP), membawa dampak terhadap Pemerintah. Mengingat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai otoritas pemeriksaan, akan menganggap sebagai temuan indikasi korupsi bagi Pemerintah, jika harga tanah yang disepakati dalam musyawarah jauh di atas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
Berkenaan dengan penitipan uang ganti kerugian di Pengadilan Negeri. Mekanisme musyawarah yang seharusnya menjadi sarana untuk mencari jalan tengah dalam menentukan besarnya ganti kerugian seringkali tidak mencapai kata sepakat dan karenanya dengan alasan kepentingan umum, maka pemerintah melalui panitia pengadaan tanah dapat menentukan secara sepihak besarnya ganti kerugian dan kemudian menitipkannya ke pengadilan negeri setempat melalui penitipan ganti kerugian atau seringkali disebut istilah konsinyasi.
Hal ini terlihat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum mengatur lembaga penitipan uang ganti kerugian di Pengadilan Negeri, yaitu dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.
Lembaga konsinyasi juga diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 48 Peraturan Kepala BPN No 5 Tahun 2012, yaitu uang ganti kerugian dapat dititipkan ke Pengadilan Negeri (PN) yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah yang bersangkutan dalam hal yang berhak atas ganti kerugian tidak diketahui keberadaannya, tanah, bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, sedang menjadi obyek perkara di pengadilan dan belum memperoleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, masih dipersengketakan kepemilikannya dan belum ada kesepakatan penyelesaian dari para pihak, tanah, bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah sedang diletakkan sita oleh pihak yang berwenang, dan pemilik tanah tetap menolak besarnya ganti kerugian yang ditawarkan oleh instansi Pemerintah yang memerlukan tanah.
Berdasarkan Pasal 73 Peraturan Presiden Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 Atas perubahan kedua Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012Peraturan Presiden Nomer 71 Tahun 2012 jo.
Peraturan Presiden Nomer 99 Thun 2014 jo. Peraturan Presiden Nomer 30 Tahun 2015 jo. Peraturan Presiden Nomer 148 Tahun 2015, pemegang hak atas tanah yang tidak menerima keputusan Panitia Pengadaan Tanah mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dapat mengajukan keberatan Kepada Bupati/Wali Kota atau Gubernur Atau Mendagri sesuai dengan kewenangan disertai dengan penjelasan mengenai sebab dan alasan keberatan itu. Bila upaya penyelesaian yang ditempuh Bupati/Walikota, Gubernur atau Mendagri tetap tidak diterima pemilik tanah dan lokasi pembangunan yang bersangkutan tidak dapat dipindahkan, Bupati/Walikota, Gubernur atau Mendagri sesuai kewenangannya mengajukan usul penyelesaian dengan cara pencabutan hak atas tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya.
Penerapan konsinyasi dalam Peraturan Presiden ini sebagai alternatif penyelesaian konflik pengadaan tanah bisa jadi membawa dampak pada kesewenang-wenangan pemerintah dalam hal pengusiran secara paksa. Padahal alternatif terakhir yang dapat ditempuh adalah dengan pengajuan permohonan pencabutan hak atas tanah berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya, dan bukan Penitipan Ganti Kerugian di Pengadilan Negeri dan menganggap kewajibannya dalam pembebasan lahan sudah selesai, dengan serta merta melakukan pembangunan di lahan tersebut.
Konsinyasi/ Consignatie atau yang dikenal dengan penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) pada Pasal 1404 yang berbunyi:
Jika Kreditur menolak pembayaran, maka debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai atas apa yang harus dibayarnya, dan jika kreditur juga menolaknya, maka debitur dapat menitipkan uang atau barangnya kepada pengadilan. Penawaran yang sedemikian, diikuti dengan penitipan, membebaskan debitur dan berlaku baginya sebagai pembayaran, asal penawaran itu telah dilakukan dengan cara menurut undang-undang;sedangkan apa yang dititipkan secara itu tetap atas tanggungan si kreditur.
Kemudian pada perkembangannya pelaksanaan pengadaan tanah serta ganti kerugian sebagai mana dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (9) dan (10) Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tidak mampu terwujud dengan adil. Hal ini dikarenakan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 memiliki kelemahan yang sama dengan UUPA, yaitu berupa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tidak dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat dewasa ini. pengadaan tanah hanya berkaitan dengan pembangunan kemajuan sarana dan pra-sarana penunjang industrialisasi yang ada. Keadaan demikian jelas mengakibatkan konsepsi masyarakat tentang fungsi sosial tanah pada pengadaan tanah guna pembangunan untuk kepentingan umum mengntungkan pihak-pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan secara suka rela melainkan harus diimbangi dengan ganti kerugian atas pencabutan hak tanah secara layak. Akibatnya segala pembangunan nasional yang sejatinya untuk kemajuan nusa dan bangsa juga berimbas dalam hal pengadaan tanah guna pembangunan-pembangunan yang ada.
Pengadaan tanah yang sesuai dengan strategi dan rencana pembanguan tanah yang berwawasan nusantara yang sejatinya secara jujur melaksanakan amanat pembanguan nasional yaitu kehidupan bangsa dan negara yang maju harus berhadapan dengan paradigma komersialisasi tanah dlam hal pengadaan tanah yang ada. Hal ini dapat terlihat dalam hal tidak diaturnya jumlah besaran standart yang formil terkait jumlah pengadaan tanah serta ganti kerugian guna pembangnan untuk kepentingan umum.
Kemudian pada Pasal 121 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 dinyatakan bahwa “penilaian tanah dalam rangka pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi yang memerlukan tanah menggunakan hasil penilaian jasa penilai”. Hal ini jelas bahwa besaran ganti kerugian secara absolut ditentukan oleh tim penilai tanpa melibatkan aspirasi masyarakat terdampak.
Kemudian kerancuan informasi yang perlu diterima masyarakat terkait ganti kerugian pada pengadaan tanah dalam pembangunan untuk kepentingan umum ini juga terlihat dalam Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015. Makna dari informasi lainnya yang dianggap perlu dalam hal ini tidak memiliki penjelasan yang jelas dan juga tidak termasuk dalam hal informasi mekanisme dan besaran ganti kerugian tanah diam pengadaan tanah guna pembangunan untuk kepentingan umum.
Selain ketidakjelasan dalam hal jumlah besaran ganti kerugian dalam pelaskanaan pengadaan tanah serta ganti kerugian pada pembangunan untuk kepentingan umum, persoalan berupa ketidakjelasan pengaturan mengenai batasan waktu penyelesaian penyerahan ganti rgi kepada masyarakat juga mengakibatkan banyak persoalan psikologi bagi masyarakat karena lamanya menunggu sementara tidak jarang penyerahan ganti kerugian dilakukan bertahap yang mengakibatkan sebagian masyarakat mendapatkan ganti kerugian lebih cepat sementara masyarakat yang akan dibayarkan haknya pada tahap berikutya harus menunggu dengan batas waktu yang tidak jelas.
Jika si berpiutang menolak pembayaran dari yang berutang, maka pihak yang berutang dapat melakukan pembayaran tunai utangnya dengan menawarkan pembayaran yang dilakukan oleh jurusita dengan disertai 2 (dua) orang saksi. Apabila yang berpiutang menolak menerima pembayaran, maka uang tersebut dititipkan pada kas kepaniteraan pengadilan negeri sebagai titipan/konsinyasi. Penawaran dan penitipan tersebut harus disahkan dengan penetapan Hakim.(Suf)
Oleh:
Prof. Dr. Bahtiyar Efendi, S.Pd., S.H., M.M., M.H.,



