SERANG//BANTEN,Peloporkrimsus.com- Enam hari sejak laporan dugaan penganiayaan disampaikan ke Polsek Kramat Watu, Kabupaten Serang, korban mengaku belum menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP). Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai transparansi pelayanan dan perkembangan penanganan perkara di tingkat kepolisian sektor.
Laporan polisi dengan Nomor STTLP/174/XI/RES.1.6./2026/RESKRIM tersebut tercatat diterima pada 12 November 2026. Namun, hingga 18 November 2026, korban menyatakan belum memperoleh SP2HP maupun informasi tertulis mengenai perkembangan penanganan laporannya.
Situasi ini menjadi perhatian tiga media yang menyatakan akan terus mengawal perkara tersebut, yakni bantenreformasi.com, KopiTV.id, dan Tribuncakranews.com.
Pertanyaan publik pun mengemuka: mengapa pelapor belum memperoleh informasi perkembangan perkara setelah enam hari? Apakah terdapat kendala administrasi, proses penyelidikan, atau persoalan komunikasi pelayanan yang perlu segera dievaluasi?
KORBAN SUDAH MEMBERIKAN KETERANGAN DAN MENYERAHKAN BUKTI VISUM
Berdasarkan keterangan korban, dirinya telah memenuhi permintaan keterangan dari petugas Polsek Kramat Watu serta menyerahkan bukti hasil pemeriksaan visum dokter sebagai bagian dari proses penanganan perkara.
Korban mengaku telah bersikap kooperatif dan siap memberikan keterangan tambahan apabila diperlukan penyidik.
Namun, hingga tanggal 18 November 2026, korban menyatakan belum menerima informasi tertulis mengenai perkembangan penanganan laporan tersebut.
Bagi korban, persoalan ini bukan sekadar urusan administrasi. Ada rasa aman, kepastian hukum, dan kepercayaan terhadap institusi penegak hukum yang dipertaruhkan.
ENAM HARI TANPA SP2HP, TRANSPARANSI PENANGANAN PERKARA DIPERTANYAKAN
Pemberian SP2HP merupakan bagian penting dalam pelayanan penyidikan untuk memberikan informasi kepada pelapor mengenai perkembangan perkara yang ditanganinya.
Dalam konteks ini, ketentuan teknis mengenai pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan perlu merujuk pada peraturan yang berlaku, termasuk ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Polri beserta aturan yang berlaku saat ini.
Karena itu, belum diterimanya SP2HP oleh korban selama enam hari patut mendapatkan penjelasan resmi dari pihak kepolisian.
Perlu ditegaskan, belum diterimanya SP2HP tidak serta-merta membuktikan adanya kesengajaan mengabaikan laporan. Namun, kondisi tersebut merupakan persoalan pelayanan yang layak dipertanyakan dan dievaluasi secara transparan.
Publik berhak mengetahui apakah laporan tersebut telah ditindaklanjuti, siapa petugas yang menangani, serta apa kendala yang menyebabkan pelapor belum memperoleh pemberitahuan perkembangan perkara.
Tim media KopiTV.id melalui awak media Iswandi mengaku telah berupaya meminta konfirmasi kepada pihak Polsek Kramat Watu terkait perkembangan laporan tersebut.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum menerima keterangan resmi dari pihak Polsek Kramat Watu.
Ketua Gabungan Wartawan Indonesia (GWI), Iswandi, bersama awak media yang mengawal perkara tersebut menyatakan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial melalui pemberitaan yang berimbang dan berdasarkan fakta.
“Kami akan terus mengawal laporan ini. Korban sudah berani datang ke kepolisian, memberikan keterangan, dan menyerahkan bukti visum. Jangan sampai masyarakat yang mencari perlindungan hukum justru merasa berjalan sendiri tanpa mendapatkan informasi yang jelas,” tegas Iswandi.
Ia juga meminta agar pihak kepolisian memberikan penjelasan terbuka mengenai perkembangan laporan tersebut.
“Yang kami minta bukan perlakuan istimewa. Kami hanya meminta pelayanan yang profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum. Jika memang ada kendala, sampaikan kepada pelapor. Jangan biarkan masyarakat terus bertanya-tanya,” lanjutnya.
Persoalan ini turut memunculkan desakan agar pimpinan Polri dan Kapolda serta Kapolres melakukan evaluasi terhadap pelayanan penanganan laporan masyarakat di wilayah hukum Polsek Kramat Watu.
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, Kapolda Banten, Kapolres Serang, serta jajaran Divisi Propam Polri diminta memberikan perhatian terhadap keluhan korban.
Redaksi mendorong Propam melakukan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi pelanggaran prosedur, kelalaian, atau pelanggaran disiplin maupun kode etik dalam penanganan laporan tersebut.
Pemeriksaan harus dilakukan secara objektif, profesional, dan berdasarkan bukti. Apabila ditemukan pelanggaran, tindakan tegas harus diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Tidak boleh ada anggota kepolisian yang kebal terhadap evaluasi. Sebaliknya, setiap anggota juga berhak mendapatkan perlindungan dari tuduhan yang belum terbukti.
Kapolres Serang dan Kapolsek Kramat Watu diharapkan segera memberikan penjelasan mengenai beberapa hal penting:
Apakah laporan Nomor STTLP/174/XI/RES.1.6./2026/RESKRIM telah ditindaklanjuti sesuai prosedur?
Siapa penyidik atau petugas yang bertanggung jawab menangani laporan tersebut?
Mengapa korban mengaku belum menerima SP2HP hingga 18 November 2026?
Apakah bukti visum dan keterangan korban telah dimasukkan dalam proses penanganan perkara?
Bagaimana perkembangan penyelidikan dan langkah hukum selanjutnya?
Keterbukaan informasi tersebut penting agar tidak muncul spekulasi liar maupun dugaan negatif terhadap institusi kepolisian.
Apabila terdapat kendala dalam penanganan perkara, masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
JANGAN SAMPAI KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP POLRI TERKIKIS
Bagi masyarakat, kantor polisi merupakan tempat pertama untuk mencari perlindungan ketika menghadapi persoalan hukum.
Karena itu, pelayanan terhadap setiap laporan masyarakat harus menjadi perhatian serius. Tidak boleh ada perbedaan perlakuan berdasarkan status sosial, ekonomi, jabatan, maupun latar belakang pelapor.
Seorang warga yang datang melapor bukan sedang meminta belas kasihan. Ia sedang menggunakan haknya untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum.
Satu laporan yang tidak mendapatkan penjelasan dapat menimbulkan pertanyaan. Jika persoalan pelayanan seperti ini tidak segera dijawab, bukan tidak mungkin kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum ikut terdampak.
media yang mengawal perkara ini menegaskan akan terus memantau perkembangan laporan dugaan penganiayaan tersebut, meminta klarifikasi kepada pihak kepolisian, dan menyampaikan informasi kepada publik berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi.
Masyarakat tidak meminta perlakuan khusus. Masyarakat hanya menginginkan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu.
HUKUM HARUS HADIR UNTUK SEMUA. JANGAN BIARKAN MASYARAKAT KEHILANGAN KEPERCAYAAN HANYA KARENA PELAYANAN YANG TIDAK MENDAPATKAN PENJELASAN.
CATATAN REDAKSI: PRADUGA TAK BERSALAH DAN HAK JAWAB
Berita ini disusun berdasarkan keterangan korban, dokumen laporan yang disebutkan, serta pernyataan pihak media yang mengawal perkara.
Pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya pelanggaran oleh anggota kepolisian maupun menentukan kesalahan pihak terlapor sebelum adanya proses hukum yang sah.
Redaksi tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, Kode Etik Jurnalistik, serta prinsip keberimbangan dan verifikasi.
Hak jawab dan hak koreksi:
Redaksi membuka ruang seluas-luasnya kepada Kapolri, Kadiv Propam Polri, Kapolda Banten, Kapolres Serang, Kapolsek Kramat Watu, penyidik yang menangani perkara, serta pihak-pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi, hak jawab, dan koreksi sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan ketentuan Kode Etik Jurnalistik.
Tim redaksi telah berupaya meminta konfirmasi kepada pihak Polsek Kramat Watu melalui awak media Iswandi. Hingga berita ini diterbitkan, keterangan resmi belum diterima. Apabila terdapat tanggapan resmi, redaksi akan memuatnya secara proporsional.”(TIM INVESTIGASI)



